Electronic Theses and Dissertation

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH


Penelitian ini menganalisis efektivitas Penerapan Sanksi Administratif terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Aceh Tengah.Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (diperbaharui dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022) mengamanatkan penerapan sanksi administratif (berupa denda dan bunga) sebagai instrumen hukum yang bertujuan mewujudkan kepatuhan wajib pajak secara optimal dan memastikan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PBB-P2.Namun, di lapangan ditemukan adanya disparitas antara norma dan realitas. Tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Aceh Tengah masih rendah dan belum optimal, karena sanksi administratif yang diatur tidak dijalankan secara tegas dan konsisten oleh aparat, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi administratif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Tengah, serta mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan wajib pajak dan petugas pajak setempat, serta observasi langsung terhadap kondisi yang ada.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat mengenai kewajiban mereka untuk membayar PBB-P2 cenderung rendah. Banyak wajib pajak yang tidak menyadari pentingnya pembayaran pajak secara tepat waktu, terutama bagi mereka yang memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) rendah atau yang merasa properti mereka tidak bernilai signifikan. Faktor internal seperti kurangnya sosialisasi, minimnya pemahaman tentang regulasi pajak, serta motivasi pribadi yang rendah juga turut memengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, faktor eksternal seperti kurangnya penegakan hukum yang konsisten dan keterbatasan fasilitas pembayaran, terutama di daerah terpencil, menjadi hambatan utama dalam penerapan sanksi administratif. Penelitian ini juga menemukan bahwa motivasi pribadi wajib pajak, yang tidak merasa ada manfaat langsung dari pembayaran pajak, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah turut memperburuk tingkat kepatuhan. Meskipun terdapat sanksi administratif berupa denda dan bunga, rendahnya penegakan hukum mengakibatkan ketidakpatuhan yang berlanjut.

Disarakan kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi lebih intensif tentang kewajiban membayar PBB-P2 melalui berbagai saluran komunikasi dan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan sanksi administratif diterapkan dengan konsisten, serta menyediakan lebih banyak fasilitas pembayaran, termasuk platform digital, terutama di daerah terpencil Tingkatkan transparansi penggunaan pajak untuk membangun kepercayaan publik, kepada Wajib pajak disarankan harus sadar akan pentingnya membayar pajak untuk kontribusi terhadap pembangunan daerah, wajib pajak sebaiknya memahami manfaat langsung dari pembayaran pajak untuk pembangunan daerah serta pastikan membayar pajak tepat waktu untuk menghindari denda dan bunga.

Kata Kunci: Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Sanksi Administratif.

IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR TAXPAYERS LIABLE FOR RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX IN ACEH TENGAH REGENCY This study analyzes the effectiveness of Applying Administrative Sanctions to the compliance of taxpayers regarding the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Aceh Tengah Regency.Normatively, Law Number 28 of 2009 (updated within the framework of Law Number 1 of 2022) mandates the application of administrative sanctions (in the form of fines and interest) as a legal instrument aimed at achieving optimal taxpayer compliance and ensuring the optimization of Local Own-Source Revenue (PAD) through PBB-P2. However, a disparity between the norm and reality was found in the field. The PBB-P2 taxpayer compliance rate in Aceh Tengah Regency remains low and suboptimal, primarily because the stipulated administrative sanctions are not enforced strictly and consistently by the apparatus, coupled with minimal public legal awareness. This study aims to analyze the effectiveness of administrative sanctions in improving taxpayer compliance with Land and Building Tax (PBB) payments in the rural and urban sectors of Aceh Tengah Regency. Additionally, it seeks to identify internal and external factors influencing taxpayer compliance levels. This research employs an empirical juridical method, where data is collected through interviews with taxpayers and local tax officials, as well as direct observations of existing conditions. The findings indicate that public awareness of their legal obligation to pay PBB-P2 remains low. Many taxpayers fail to recognize the importance of timely tax payments, particularly those with low property sale value (NJOP) or who perceive their properties as insignificant in value. Internal factors, such as limited socialization efforts, inadequate understanding of tax regulations, and low personal motivation, contribute to non-compliance. Meanwhile, external factors, including inconsistent law enforcement and limited payment facilities, especially in remote areas, pose significant barriers to the effective implementation of administrative sanctions. Furthermore, the study reveals that taxpayers’ lack of motivation, stemming from a perceived absence of direct benefits from tax payments, as well as distrust in the government, further exacerbate non-compliance. Although administrative sanctions in the form of fines and interest penalties exist, weak law enforcement has resulted in persistent non-compliance. It is recommended that the government intensify public awareness campaigns on PBB-P2 obligations through various communication channels, strengthen supervision and law enforcement to ensure consistent implementation of administrative sanctions, and expand payment facilities, including digital platforms, particularly in remote areas. Enhancing transparency in tax utilization is also crucial in fostering public trust. Taxpayers, on the other hand, should recognize the significance of tax payments as a contribution to regional development, understand the direct benefits of tax compliance, and ensure timely payments to avoid penalties and interest charges. Keywords: Taxpayer, Land and Building Tax, Administrative Sanctions.