Electronic Theses and Dissertation

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 27/PDT.G/2019/PN.TBK
TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS
SARANA PENGANGKUT YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA
ABSTRAK

Muhammad Insa Ansari
Handika Ramadhan
*

M. Adli
**
***

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan
bahwa sarana pengangkut yang digunakan semata-mata untuk tindak pidana
kepabeanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A huruf a, yaitu mengekspor
barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean, dirampas untuk negara.
Ketentuan tersebut diterapkan dalam Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk,
yang menetapkan Kapal MT YOSOA dirampas untuk negara. Namun, putusan
yang menetapkan perampasan Kapal MT YOSOA tersebut mendapatkan upaya
hukum dari pihak yang mengaku sebagai pemilik kapal melalui gugatan perdata,
dan telah memperoleh putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor
27/Pdt.G/2019/PN.Tbk, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Tanjung Balai Karimun telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait
penuntutan perampasan Kapal MT YOSOA untuk negara.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan
pertimbangan hakim dalam gugatan perbuatan melawan hukum serta dampaknya
terhadap interpretasi hukum, khususnya terkait status Kapal MT YOSOA yang
sebelumnya telah dirampas oleh negara.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan
menggunakan bahan hukum primer dan sekunder berupa putusan pengadilan,
peraturan Perundang-undangan, dan literatur hukum, yang selanjutnya dianalisis
secara kualitatif.
Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Tbk, yang
menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tanjung Balai
Karimun telah melakukan perbuatan melawan hukum, berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan karena tuntutan JPU agar Kapal MT
YOSOA dirampas untuk negara telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Kepabeanan serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia. Meskipun pemilik kapal mengalami kerugian akibat kapal
tidak dapat beroperasi, hal tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk
menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melakukan perbuatan
melawan hukum. Seharusnya, majelis hakim dalam perkara perdata menggali
kebenaran materiil secara lebih mendalam, termasuk menelusuri tanggung jawab
pihak lain, khususnya penyewa kapal yang pada saat itu memiliki kendali penuh
selama masa sewa.
Disarankan agar Hakim Pengadilan Tinggi melakukan penguatan atau
koreksi
terhadap Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Tbk dengan
mempertimbangkan asas kepastian hukum, nilai keadilan, serta konsistensinya
sebagai preseden. Kepada pemilik kapal, disarankan untuk membuat perjanjian
sewa yang tegas mengenai tanggung jawab pengoperasian kapal, termasuk klausul
yang memastikan kapal tidak digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum.
Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran, risiko dan kerugian menjadi
tanggung jawab pihak penyewa sebagai pihak yang melakukan pelanggaran
tersebut.

Kata Kunci: Analisis, Gugatan, Perbuatan Melawan Hukum, Sarana Pengangkut.

JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER 27/PDT.G/2019/PN.TBK REGARDING THE UNLAWFUL ACT LAWSUIT ON A MEANS OF TRANSPORTATION SEIZED BY THE STATE ABSTRACT Muhammad Insa Ansari Handika Ramadhan * M. Adli ** *** Article 109 paragraph (2) of Law Number 17 of 2006 concerning the Amendment to Law Number 10 of 1995 on Customs stipulates that any means of transport used solely for the purpose of committing a customs crime, as referred to in Article 102A letter a, namely exporting goods without submitting a customs declaration, shall be confiscated for the state. This provision was applied in Decision Number 102/Pid.Sus/2019/PN.Tbk, which ordered the confiscation of the vessel MT YOSOA for the state. However, the decision ordering the confiscation of MT YOSOA was subject to a legal remedy by a party claiming ownership of the vessel through a civil lawsuit, which resulted in Decision Number 27/Pdt.G/2019/PN.Tbk, declaring that the Public Prosecutor of the Tanjung Balai Karimun District Prosecutor’s Office had committed an unlawful act in prosecuting the confiscation of MT YOSOA for the state. The purpose of this research is to analyze and explain the judges’ considerations in the unlawful act lawsuit and its implications for legal interpretation, as well as the status of the vessel MT YOSOA, which had previously been confiscated by the state. The research method used in this study is normative juridical, relying on Primary and secondary legal materials as court decisions, legislation, and legal literature, analyzed qualitatively. The findings from Decision No. 27/Pdt.G/2019/PN.Tbk, which declared that the Public Prosecutor of the Tanjung Balai Karimun District Prosecutor’s Office had committed an unlawful act, potentially create legal uncertainty. This is because the Public Prosecutor’s demand that the vessel MT YOSOA be confiscated for the state is in accordance with the provisions of the Customs Law and is further reinforced by Law Number 11 of 2021 concerning the Amendment to Law Number 16 of 2004 on the Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia. Although the vessel’s owner suffered losses due to the vessel’s inability to operate, this does not automatically render the prosecutor’s actions unlawful. The panel of judges in the civil court should have explored the material truth more comprehensively, including examining the liability of other parties, such as the charterer, who had full control during the charter period. It is recommended that the High Court judges strengthen or correct Decision No. 27/Pdt.G/2019/PN.Tbk by considering the principle of legal certainty, the value of justice, and its consistency as a precedent. Furthermore, it is advised that the vessel owner establish a clear charter agreement regarding responsibility for the vessel’s operation, ensuring that the vessel is not used for unlawful activities. In this way, if a violation occurs, the risks and losses are borne by the charterer who committed the violation. Keywords: Analysis, Lawsuit, Unlawful Act, Means of Transportation