Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA YANG MASUK KE WILAYAH ACEH OLEH KEPOLISIAN DAER…

M. Zahran Shabri

Dalam Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 Tentang penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia disebutkan Kepolisian sebagai salah satu instansi kunci dari beberapa instansi dan Lembaga yang menangani para pengungsi yang masuk ke Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis peran, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh) dalam menangani pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Aceh, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Penelitian in…

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA (STU…

Ayu Mailiza Wanzira

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA (Studi Kasus Pengungsi Internasional Rohingya di Aceh) Ayu Mailiza Wanzira Iskandar A. Gani Muazzin ABSTRAK Secara normatif perlindungan terhadap pengungsi diatur pada Pasal 33 Konvensi 1951 tentang status penungsi yang memuat prinsip non-refoulment, bahwa negara tidak boleh mengembalikan pengungsi ke wilayah negara asalnya yang mengakibatkan jiwanya terancam karena adanya perbedaan ras, agama, kebangsaan atau pa…

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 27/PDT.G/2019/PN.TBK TERHADAP GUGATAN PERBUATA…

Handika Ramadhan

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 27/PDT.G/2019/PN.TBK TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS SARANA PENGANGKUT YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA ABSTRAK Muhammad Insa Ansari Handika Ramadhan * M. Adli ** *** Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa sarana pengangkut yang digunakan semata-mata untuk tindak pidana kepabeanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A huruf a, …

STUDI KOMPARASI SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN FILIPINA

Risty Anisa

ABSTRAK Risty Anisa 2025 STUDI KOMPARASI SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN FILIPINA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54)., pp., tabl., bibl M. Zuhri, S.H., M.H Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi, termasuk di Indonesia dan Filipina yang sama-sama menganut sistem presidensial dan bentuk negara kesatuan. Indonesia mengalami perkembangan sistem pemilu dari masa kolonial, Orde Baru, hingga era Reformasi yang lebih terbuka dan demokr…

PELINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT WARGA NEGARA DI MEDIA SOSIAL MENURUT UN…

Nadia

PELINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT WARGA NEGARA DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEADILAN Nadia* M. Gaussyah ** Sri Walny Rahayu*** ABSTRAK Hak kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, namun di era digital implementasinya masih menghadapi tantangan serius akibat pembatasan melalui Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang ITE. Pasal-pasal seperti P…

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARA…

Dinda Aulia

ABSTRAK Dinda Aulia (2025) TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI ACEH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 74), pp., tabl., bibl. (Prof. Dr. Iskandar A Gani, S.H., M.Hum.) Pasal 6 huruf c, h, dan m Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 mengatur mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Aceh. Masyarak…

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN ISTRI

Faradilla Syahnaz

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN ISTRI ABSTRAK Faradilla Syahnaz M. Jafar * Iskandar A. Gani ** Berdasarkan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974, harta bersama hanya dapat dialihkan dengan persetujuan kedua belah pihak. Sengketa diselesaikan melalui akta perdamaian, namun memunculkan pertanyaan tentang keabsahan akta jual beli yang dibuat tanpa persetujuan istri, Namun, dalam praktiknya, ada PPAT yang digugat akibat akta yang dianggap cacat karena …

STUDI TENTANG MEKANISME PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH

FARHAN ADITYA HARMEN

ABSTRAK FARHAN ADITYA HARMEN 2025 STUDI TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH Fakultas Hukum,Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp., bibl. Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum. Pasal 107 Undang-Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh akan diatur Oleh peraturan pemerintah maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang persyaratan dan Tata Cara …


    SERVICES DESK