Electronic Theses and Dissertation

Pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan diatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Pada kenyataannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang relatif ringan dibandingkan dengan ancaman pidana didalam Undang-Undang.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang relative ringan dan untuk menjelaskan hambatan dalam penganggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dilarang pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan Masyarakat. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian data dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang relatif ringan didasari oleh beberapa jenis pertimbangan, yaitu hakim berkeyakinan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan sudah cukup memberikan efek jera, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tidak terlalu besar, serta pemidanaan diharapkan dapat mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Hambatan dalam penganggulangan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dilarang pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kondisi ekomoni yang rendah, biaya operasional yang tinggi serta kondisi geografis yang tidak stabil.
Disarankan kepada Lembaga Peradilan untuk lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk mengintensifkan penyuluhan dan memastikan pemahaman Masyarakat pesisir terhadap larangan penggunaan alat tangkap yang dilarang.

Article 85 of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries stipulates that "Any person who intentionally possesses, controls, carries, and/or uses fishing gear and/or fishing aids that disrupt or damage the sustainability of fish resources on a fishing vessel within the fisheries management area of ​​the Republic of Indonesia, as referred to in Article 9, shall be punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp2,000,000,000.00 (two billion rupiah)." In reality, the penalties imposed on perpetrators who use prohibited fishing gear are relatively light compared to the penalties stipulated in the law. The purpose of this thesis is to explain the judge's considerations in issuing relatively light sentences and to explain the obstacles in combating the crime of fishing using prohibited gear within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court. This research is empirical and juridical in nature, namely by examining applicable legal provisions and what occurs in the community. The data for this research were obtained through data analysis and field research. The data obtained were analyzed using a qualitative approach. Based on the research results, it was found that the judge's considerations in issuing a relatively light sentence were based on several factors. These include the judge's belief that the sentence imposed was sufficient to provide a deterrent effect, the environmental damage caused was not too significant, and the punishment was expected to prevent similar violations from occurring in the future. Obstacles to combating the crime of fishing using prohibited gear within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court include low public legal awareness, low economic conditions, high operational costs, and unstable geographical conditions. The judiciary is recommended to be more assertive in imposing sanctions on perpetrators. Law enforcement officials are also advised to intensify outreach and ensure coastal communities understand the prohibition on the use of prohibited fishing gear.