Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DALAM PERKAWINAN SIRI

Noufal Mardhatillah Mouna

Perkawinan siri yang tidak dicatatkan secara resmi menempatkan perempuan pada posisi rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, karena ketiadaan bukti autentik status perkawinan menyulitkan korban mengakses perlindungan hukum. Fenomena ini menciptakan celah hukum yang merugikan perempuan, padahal Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah hadir sebagai instrumen yang tidak hanya memidana pelaku, tetapi juga memberikan perli…

PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK SIAR PERTANDINGAN LIGA CHAMPIONS DAN LI…

PUTRI GYSTA FRILIZA

Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran, akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran terkait dengan penyebaran tanpa izin yang dilakukan oleh pemilik warung kopi di Kota Banda Aceh yang menayangkan pertandingan di tempat usahanya tanpa memiliki lisensi komersial dari pemegang lisensi hak siar resmi yang mengakibatkan …

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBER GROOMI…

ADE NANDA NOVITA

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah interaksi di ruang digital, namun juga memicu meningkatnya kejahatan siber seperti cyber grooming yang menjadikan anak sebagai korban eksploitasi seksual. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar perlindungan. Namun, praktik cyber grooming yang masih marak menunjukkan adanya kesenjangan ant…

PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYA…

SYACHRUL RAMADHAN YUSRI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 64, 66 dan 67 yang menyatakan, setiap warga binaan wajib menaati tata tertib dan dilarang melakukan pelanggaran termasuk melarikan diri, tindakan narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan disiplin, sehingga mencerminkan belum optimalnya fungsi pemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. sehingga diperlukan penerapan sank…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH…

RISKI YUDHA SAPUTRA

ABSTRAK RISKI YUDHA SAPUTRA TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2025 (v,76) pp., bibl. Nurhafifah S.H., M.Hum. Anak berpotensi menjadi pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan. Fenomena ini semakin marak terjadi di kota-kota besar, termasuk di Banda Aceh. Penegakan hukum terhadap anak pelaku penganiayaan …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK ATAS KELALAIAN PADA TINDAK PIDANA LAL…

Tasya Mizani Syarade

Perkembangan transportasi modern mempermudah mobilitas, tetapi juga menimbulkan persoalan serius berupa keterlibatan anak dalam kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan kematian. Perbedaan orientasi antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menekankan pertanggungjawaban pidana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan perlindungan anak, serta realitas tingginya kecelakaan fatal di Kota Banda Ace…

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS (SUATU …

DAFA AULIA FADILAH

Pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanusiaan, dan non-diskriminasi. Narapidana penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan narapidana pada umumnya sehingga memerlukan perlakuan dan fasilitas yang sesuai selama menjalani masa pemidanaan. Meskipun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menjamin perlindungan dan memberikan hak khusus b…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PALSU JENIS …

RUHMIANA

Salah satu kelengkapan kendaraan bermotor yang wajib dilengkapi adalah TNKB yang telah diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Jo Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau …

ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN…

Reza Iryandi

Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2026 menyatakan bahwa Pasal 134, 136, Bis dan 137 KUHP lama tentang tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan UUD 1945. Namun pada KUHP baru pasal yang mengatur tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden kembali diatur kembali untuk melindungi harkat dan martabat kepala negara, Hal ini termuat dalam Pasal 218, 219 dan 220 dengan ancaman kurungan penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (bulan…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PINJAMAN ONLINE (SUATU PENELI…

PUTRI ALMAAS HAWARI

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dan ketentuan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong…


    SERVICES DESK