Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBER GROOMI…

ADE NANDA NOVITA

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah interaksi di ruang digital, namun juga memicu meningkatnya kejahatan siber seperti cyber grooming yang menjadikan anak sebagai korban eksploitasi seksual. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar perlindungan. Namun, praktik cyber grooming yang masih marak menunjukkan adanya kesenjangan ant…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH…

RISKI YUDHA SAPUTRA

ABSTRAK RISKI YUDHA SAPUTRA TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2025 (v,76) pp., bibl. Nurhafifah S.H., M.Hum. Anak berpotensi menjadi pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan. Fenomena ini semakin marak terjadi di kota-kota besar, termasuk di Banda Aceh. Penegakan hukum terhadap anak pelaku penganiayaan …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK ATAS KELALAIAN PADA TINDAK PIDANA LAL…

Tasya Mizani Syarade

Perkembangan transportasi modern mempermudah mobilitas, tetapi juga menimbulkan persoalan serius berupa keterlibatan anak dalam kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan kematian. Perbedaan orientasi antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menekankan pertanggungjawaban pidana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan perlindungan anak, serta realitas tingginya kecelakaan fatal di Kota Banda Ace…

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS (SUATU …

DAFA AULIA FADILAH

Pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanusiaan, dan non-diskriminasi. Narapidana penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan narapidana pada umumnya sehingga memerlukan perlakuan dan fasilitas yang sesuai selama menjalani masa pemidanaan. Meskipun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menjamin perlindungan dan memberikan hak khusus b…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PALSU JENIS …

RUHMIANA

Salah satu kelengkapan kendaraan bermotor yang wajib dilengkapi adalah TNKB yang telah diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Jo Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau …

ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DAN…

Reza Iryandi

Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2026 menyatakan bahwa Pasal 134, 136, Bis dan 137 KUHP lama tentang tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan UUD 1945. Namun pada KUHP baru pasal yang mengatur tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden kembali diatur kembali untuk melindungi harkat dan martabat kepala negara, Hal ini termuat dalam Pasal 218, 219 dan 220 dengan ancaman kurungan penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (bulan…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PINJAMAN ONLINE (SUATU PENELI…

PUTRI ALMAAS HAWARI

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dan ketentuan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong…

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENAN…

DIVA SHAFIRA FHOENNA

ABSTRAK Diva Shafira Fhoenna, PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM JABATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 81), pp., bibl., tabl. (Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan setiap orang dengan tujuan menguntungka…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN A…

Pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan diatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling la…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM H…

Rauzatul Marhamah

ABSTRAK Rauzatul Marhamah, (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM HAL TERJADINYA TINDAK PIDANA DEEPFAKE Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56). pp., bibl. (Anta Rini Utami, S.H., M.H.) Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang mengarah pada pengaturan kecerdasan buatan dan tindak pidana akibat teknologi seperti deepfake, namun hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang secara menyeluruh mengatur kecerdasan buata…


    SERVICES DESK