Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN A…

Pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan diatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling la…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK OLEH PERUSAHAAN…

HAIKAL DAFFA MAULANA

PT PLN UP3 Banda Aceh memiliki tanggung jawab hukum menjamin kontinuitas pasokan listrik berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi Konsumen berhak mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Dilapangan masih terjadi pemadaman yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha, menunjukkan belum optimalnya implementasi perlindungan hukum konsumen. Penulisan Skripsi ini bertujuan untu…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP PADA TAHAP PENYIDIKAN

Muhammad Fathurrachman Fajri

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tidakan lain, tanpa alasan yang berdasar undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Namun, dalam penerapannya masih terdapat kasus dimana korban salah tangkap tidak mendapatkan ganti kerugian sebagaimana yan…

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI PERSETUJUAN…

MUHAMMAD HUSNAN

ABSTRAK MUHAMMAD HUSNAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN PP NOMOR 16 TAHUN 2021 CHADIJAH RIZKY LESTARI, S.H., M.H 1703101010267 2023 Persetujuan bangunan Gedung (PBG) merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk menjaga ketertiban pembangunan berjalan sesuai dengan rancangan tata ruang kota. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan Gedung pasal 40 ayat (2) huruf b menya…

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYALAHGUNA …

CUT RAUZATUL JANNAH. TS

Penerapan restorative justice terhadap penyalahguna narkotika diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Jaksa memiliki kewenangan bertindak sebagai pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis. Namun, dibandingkan dengan menerapkan restorative justice yang mengedepankan pidana alternatif berupa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, masih banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang diselesaikan melalui proses pengadilan, sehingga menyebabkan overcrowded pada lembaga pem…

PERAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN GUGATAN PEMBERHENTIAN …

M.OSCAR LUTHFAN Y

ABSTRAK Muhammad Oscar Luthfan Y, 2023 Chadijah Rizki Lestari, S.H., M.H Menurut Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrative yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENCIPTA BUKU PADA PENJUALAN BUKU BAJAKAN …

ABDUL SANI

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta pada penjualan buku bajakan di Kota Banda Aceh, baik pelaksanaan serta upaya yang dilakukan pemegang hak cipta dan penegak hukum dalam mengatasi permasalahan penjualan buku bajakan yang terjadi di Kota Banda Aceh dan faktor-faktor penyebab penjualan buku bajakan terjadi di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh dari penelitian lapangan dengan mewawanc…

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (SUATU PENELITIAN …

Puteri Indahsyah Fitri

ABSTRAK PUTERI INDAHSYAH FITRI (2023) PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (ix, 68) pp.,bibl.,tabl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H.,MH.) Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pi…

DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI OLEH PT. ANGKASA PURA LOGISTIK (STUDI KASUS: PUTUSAN …

Rahmi Zulaeka

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi Nomor 208 K/Pdt.Sus-KPPU/2018, merupakan suatu putusan terkait dengan permohonan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) selaku pemohon kasasi. Pada putusan tingkat kasasi ini, Majelis Hakim menerima permohonan pemohon, dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarata Pusat, dan menguatkan putusan KPPU Nomor 08/KPPU- L/2016. Hakim berpendapat dengan adanya perjanjian pelimpah…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PASCA DILAKUKAN MERGER BANK

Yolanda Roza

ABSTRAK Yolanda Roza, 2023 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PASCA DILAKUKAN MERGER BANK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., bibl. Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H. Dalam Pasal 63 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik pekerja dan pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dalam hal terjadi penggabungan (merger) perusahaan, atas pemutusan hubungan kerja tersebut pekerja berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pen…


    SERVICES DESK