Electronic Theses and Dissertation

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBERHENTIAN DIREKSI PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TAMAN INDAH DARUSSALAM
(PUTUSAN NOMOR 9/PDT.G/2023/PN.BNA)
Mochammad Mabrury*
Sanusi.**
Yusri ***
ABSTRAK
Menurut ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Pemberhentian anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan yang jelas serta memberikan kesempatan pada yang bersangkutan untuk membela diri. Namun dalam kasus yang terjadi di Banda Aceh, tepatnya pada PT Bank Pembiyaan Rakyat Syariah Taman Indah Darussalam, ditemukan adanya perbuatan melawan hukum terkait dengan mekanisme Pemberhentian Direksi. Dalam peristiwa tersebut, Pemberhentian dilakukan oleh Pihak Komisaris tanpa melalui prosedur yang semestinya, karena Direksi tidak diberikan hak untuk menyampaikan pembelaan dirinya dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana seharusnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pemenuhan pemberhentian Direksi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Taman Indah Darussalam dengan Ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Hukum Perseroan Terbatas pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam pemberhentian Direktur PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Taman Indah Darussalam dan akibat hukum perbuatan melawan hukum dalam pemberhentian Direksi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Taman Indah Darussalam.
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, selanjutnya dilakukan proses pengolahan dan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penyelenggaraan RUPSLB di bank Pembiayaan Rakyat Syariah Taman Indah Darussalam belumlah sesuai dengan dengan Pasal 105 UUPT. Hal ini dikarenakan tujuan dari Pasal tersebut adalah untuk memberhentikan Direksi sewaktu-waktu oleh RUPS, dengan alasan yang jelas dan Direksi juga diberikan waktu untuk melakukan pembelaan diri. Namun, bank tersebut direksi sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dan alasan pemberhentian tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi, yaitu terkait dengan kerugian pada bank tersebut. Perbuatan yang telah dilakukan oleh para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sesuai diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanya perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPSLB terkait dengan pemberhentian Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Taman Indah Darussalam. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata karena penyelenggaraan RUPSLB tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini, UUPT. Selain itu, adanya kerugian yang dialami oleh Direksi, karena adanya pemberhentian yang dilakukan secara mendadak. Direksi tidak dapat melakukan pekerjaanya dengan semestinya sehingga mengalami kerugian secara finansial dan kepercayaan dari masyarakat, dan yang terakhir adalah adanya kewajiban mengganti kerugian, berdasarkan putusan majelis Hakim yang memutuskan bahwa Tergugaat untuk mengganti kerugian sebesar Rp. Rp.535.363.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah RUPSLB yang diselenggarakan menjadi cacat hukum dan tidak sah dan tidak memeliki kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan proses pemberhentian Direksi yang dilakukan dengan tata cara yang salah, dimana pemberhentian dilakukan yang tidak jelas, dan juga tidak diberi kesempatan yang diberikan kepada Penggugat selaku Direksi untuk melakukan pembelaan diri. Akibat hukum lain Tergugat juga harus mengganti kerugian materil kepada Penggugat. Selain itu, kepada tergugat juga dibebankan biaya perkara dan juga biaya ganti rugi kepada penggugat sejumlah Rp.535.363.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
Disarankan kepada Komisaris PT Bank Pembiayaan Rakyat Taman Indah Darussalam untuk mengembalikan jabatan Direksi kepada Penggugat karena pemberhentian Penggugat sebagai Direksi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagai komisaris/pemegang saham untuk membayar secara tunai/kontan kerugian materil kepada penggugat sesuai putusan pengadilan

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Pemberhentian Direksi

TORT IN THE BOARD OF DIRECTORS OF SYARIAH RURAL BANK TAMAN INDAH DARUSSALAM (RULING NUMBER 9/PDT.G/2023/PN.BNA) Mochammad Mabrury* Sanusi.** Yusri *** ABSTRACT Article 105 paragraphs (1) and (2) of the Company Law explains that (1) Members of the Board of Directors can be dismissed at any time based on a GMS decision by stating the reasons. (2) The decision to dismiss a member of the Board of Directors as intended in paragraph (1) is taken after the person concerned is given the opportunity to defend themselves at the GMS. In decision number 9/Pdt.G/2023/Pn.Bna there are incidents of unlawful acts related to the dismissal of Directors without being given the opportunity to defend themselves. The purpose of this research is to analyze the dismissal of the main director of PT. Taman Indah Darussalam Sharia People's Financing Bank in accordance with Article 105 UUPT, dismissal of the Director of PT. Taman Indah Darussalam Sharia People's Financing Bank fulfills the elements of unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code and analyzes the legal consequences of unlawful acts in the dismissal of the President Director of PT BPRS Taman Indah Darussalam The type of research used is normative juridical with a case approach and a statutory approach. The source of legal materials in research is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. After primary and secondary data are collected, processing and s analysis are then carried out using qualitative analysis methods in accordance with applicable regulations. The results of the research found that the implementation of the EGMS at Taman Indah Darussalam Sharia People's Financing Bank was not in accordance with Article 105 of the Company Law, this was because the purpose of this article was to dismiss the Directors at any time by the GMS, but with clear reasons and the Directors were also given time to defend themselves. However, in the problems that occurred at the bank, the directors were not given the opportunity to defend themselves and the reasons for dismissal were not in accordance with the problems that occurred, namely related to losses at the bank. The actions carried out by the Defendants constitute an unlawful act, this is in accordance with the elements of Article 1365, namely the existence of an unlawful act, in holding the EGMS related to the dismissal of the Board of Directors of BPRS Taman Indah Darussalam, this element has been fulfilled because it is not in accordance with the provisions, the loss experienced by this has also been experienced by the Directors, because of the sudden dismissal the Directors were unable to carry out their work properly so they suffered financial losses and the trust of the community, and the last thing is to compensate for the losses, based on the decision of the panel of Judges, it was decided that The defendant to compensate the loss amounting to Rp. Rp.535,363,000,- (five hundred thirty-five million three hundred and sixty-three thousand rupiah. The legal consequence of the actions carried out by the Defendant was that the EGMS became legally flawed, this was because the process of dismissing the Directors was carried out in the wrong manner, where the dismissal was carried out for unclear reasons, and there was also no defense carried out by the Directors. Apart from that, in this case the Defendant must also compensate the Plaintiff for losses. It is recommended to the Commissioner of PT. BPRS Taman Indah Darussalam to carry out procedures for summoning an EGMS as appropriate, so that there will be no legal problems arising for members of the Board of Directors to provide the Board of Directors with a defense when they want to decide to dismiss them, this is in accordance with Article 105 UUPT, for the Board of Directors to run the Company properly so as not to cause legal problems. Keywords:Torts, Board Of Directors, Syariah Rural Bank Taman Indah Darussalam