Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Syarifah Intan Masthura, PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SECARA MEDIASI (Suatu Penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,54), pp., tabl., bibl.
(Dr. M. Adli S.H, M.CL.)
Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pertanahan telah menjadi bagian penting dalam tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia, khususnya di Kota Banda Aceh. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa dengan fasilitasi mediator dari BPN. Pendekatan ini sejalan dengan budaya musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas penyelesaian konflik di Indonesia, sekaligus sebagai upaya mengurangi beban perkara di pengadilan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis prosedur pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan di BPN Kota Banda Aceh serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen di Kantor BPN Kota Banda Aceh.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung melakukan penelitian di lapangan dan wawancara dengan para responden dan informan. Data Sekunder, yaitu yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan. Semua data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur mediasi di BPN Banda Aceh telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimulai dari pengajuan pengaduan, verifikasi administrasi, pemanggilan dan klarifikasi para pihak, penelitian lapangan bila diperlukan, hingga pelaksanaan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Namun, tingkat keberhasilan mediasi masih rendah disebabkan oleh beberapa kendala, seperti kurangnya itikad baik, ketidakhadiran pihak yang bersengketa, dan perbedaan kepentingan yang sulit didamaikan. Oleh karena itu, mediasi belum sepenuhnya efektif sebagai solusi utama penyelesaian sengketa pertanahan.
Disarankan kepada BPN Kota Banda Aceh agar meningkatkan kapasitas mediator dan aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi, mengoptimalkan sistem administrasi dan digitalisasi pengelolaan dokumen, serta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan manfaat mediasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang lebih efektif dan berkeadilan.

-