Electronic Theses and Dissertation

Studi ini didasarkan pada krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung yang memengaruhi kelompok etnis Rohingya yang tinggal di Kamp Mina Raya, Kabupaten Pidie, Aceh. Sebagai populasi tanpa kewarganegaraan yang melarikan diri dari persekusi sistemik di Myanmar, kedatangan mereka di Indonesia menimbulkan tantangan hukum, kemanusiaan, dan etika yang kompleks—terutama terkait pengakuan mereka sebagai pengungsi dan meningkatnya kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia.

Tujuan tesis ini adalah untuk menentukan apakah individu Rohingya memenuhi kriteria "pengungsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 1(1) Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dan untuk mengkaji bagaimana status hukum mereka yang ambigu berkontribusi terhadap peningkatan risiko eksploitasi dan perdagangan manusia.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan diperkuat melalui wawancara lapangan dengan praktisi hukum dan pelaku kemanusiaan terkait. Analisis hukum ini didukung oleh instrumen internasional, termasuk Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta ketentuan hukum nasional yang mengatur pengungsi asing di Indonesia.

Temuan studi ini mengungkapkan bahwa warga Rohingya di Kamp Mina Raya, pada prinsipnya, memenuhi definisi hukum "pengungsi" sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Namun demikian, karena tidak adanya mekanisme formal penentuan status pengungsi dalam kerangka hukum domestik Indonesia, status hukum mereka masih belum pasti. Kekosongan hukum ini berkontribusi signifikan terhadap paparan mereka terhadap jaringan perdagangan manusia dan kejahatan transnasional terkait.

Tesis ini diakhiri dengan rekomendasi bahwa Indonesia harus menetapkan undang-undang pengungsi yang komprehensif, memperkuat koordinasi antara otoritas nasional dan organisasi internasional, serta memastikan perlindungan yang terarah bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, dalam populasi pengungsi. Reformasi hukum dianggap penting untuk mengatasi kesenjangan yang ada dan menyelaraskan kebijakan pengungsi Indonesia dengan kewajiban hak asasi manusia internasional.

This study is grounded in the ongoing humanitarian crisis affecting the Rohingya ethnic group residing at the Mina Raya Camp, Pidie Regency, Aceh. As a stateless population fleeing systemic persecution in Myanmar, their arrival in Indonesia poses complex legal, humanitarian, and ethical challenges—particularly concerning their recognition as refugees and their heightened vulnerability to trafficking in persons. The objective of this thesis is to determine whether the Rohingya individuals meet the criteria of “refugee” as stipulated under Article 1(1) of Presidential Regulation No. 125 of 2016 on the Handling of Refugees from Abroad, and to assess how their ambiguous legal status contributes to increased risk of exploitation and human trafficking. This research employs a normative legal method, incorporating statutory, conceptual, and case approaches. The data is collected through library research and reinforced by field interviews with relevant legal practitioners and humanitarian actors. The legal analysis is supported by both international instruments including the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol and national legal provisions governing foreign refugees in Indonesia. The findings of this study reveal that the Rohingya in Mina Raya Camp, in principle, fulfill the legal definition of “refugee” as outlined in Presidential Regulation No. 125 of 2016. Nevertheless, due to the absence of a formal refugee status determination mechanism within Indonesia’s domestic legal framework, their legal status remains uncertain. This legal vacuum significantly contributes to their exposure to human trafficking networks and related transnational crimes. The thesis concludes with the recommendation that Indonesia should establish comprehensive refugee legislation, strengthen coordination between national authorities and international organizations, and ensure targeted protection for vulnerable groups, particularly women and children, within the refugee population. Legal reform is deemed essential to address the current gaps and to align Indonesia’s refugee policy with international human rights obligations.