Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM AUTENTIKASI DAN ADMISIBILITAS ALAT BUKTI ELE…

Puan Diva Humaira

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 235 dan Pasal 56 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) secara eksplisit menempatkan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan mengakui digital forensik sebagai mekanisme pemeriksaan barang bukti digital. Namun, pada kenyataannya di wilayah hukum …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR RNTERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Nurul Fitria Zulmi

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dasarnya memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada kreditur melalui pemberian hak preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 27, kewajiban pendaftaran sebagai syarat lahirnya hak jaminan fidusia menurut Pasal 11 jo. Pasal 14, serta pemberian kekuatan eksekutorial kepada Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan hak parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3). Secara normatif pengaturan tersebut …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE IMPLEMENTATION OF CARBON TRADING IN ACEH

FATIN HUMAYRA ZULFA ISHADAMY

Perdagangan karbon merupakan mekanisme berbasis pasar yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim, yang telah menjadi isu global yang semakin mendesak. Aceh, dengan otonomi khusus dan kekayaan sumber daya alamnya, terutama di wilayah minyak, gas, dan hutan, memiliki potensi unik untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon. Namun, fragmentasi kelembagaan, kurangnya kesadaran publik, dan ketidakpastian regulasi terus menghambat kemampuan wilayah ini untuk menerapkan kerangka kerja perdagan…

ANALYSIS OF THE LEGAL STATUS OF ROHINGYA AT MINA RAYA CAMP UNDER PRESIDENTIAL…

Sandya Aprillia Haryani

Studi ini didasarkan pada krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung yang memengaruhi kelompok etnis Rohingya yang tinggal di Kamp Mina Raya, Kabupaten Pidie, Aceh. Sebagai populasi tanpa kewarganegaraan yang melarikan diri dari persekusi sistemik di Myanmar, kedatangan mereka di Indonesia menimbulkan tantangan hukum, kemanusiaan, dan etika yang kompleks—terutama terkait pengakuan mereka sebagai pengungsi dan meningkatnya kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia. Tujuan tesis ini a…

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI PENGANGKUT…

sipriana wakei

Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang perlindungan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi. Pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos mengatur tentang ganti rugi atas kehilangan kiriman, kerusakan isi paket, keterlambatan kiriman atau ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dengan barang yang diterima. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian…

KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA KORBAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRI…

Muhammad Fadhil

Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan suatu fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan, perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana dengan unsur-unsur penganiayaan. Adapun masalah pokok penelitian (1) Bagaimana kepastian hukum hak-hak tersangka korban tindakan main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Aceh Barat? (2) Bagaimana konsep penegakan hukum terhadap kasus tindakan main hakim sendiri? (3)…


    SERVICES DESK