Electronic Theses and Dissertation

Perdagangan karbon merupakan mekanisme berbasis pasar yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim, yang telah menjadi isu global yang semakin mendesak. Aceh, dengan otonomi khusus dan kekayaan sumber daya alamnya, terutama di wilayah minyak, gas, dan hutan, memiliki potensi unik untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon. Namun, fragmentasi kelembagaan, kurangnya kesadaran publik, dan ketidakpastian regulasi terus menghambat kemampuan wilayah ini untuk menerapkan kerangka kerja perdagangan karbon yang fungsional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan perdagangan karbon di Aceh. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan kelembagaan, teknis, dan sosial, sekaligus menyoroti peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tata kelola karbon berkelanjutan di wilayah tersebut.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris, penelitian ini memanfaatkan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan utama dari BPMA, OJK, peneliti dari universitas lokal, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (DLHK).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPMA memiliki peran strategis dalam mengatur proyek-proyek Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2024, sementara OJK mengawasi operasional bursa karbon berdasarkan Undang-Undang P2SK dan POJK No. 14 Tahun 2023. Meskipun menghadapi tantangan seperti tumpang tindih regulasi, rendahnya keterlibatan publik, dan terbatasnya infrastruktur teknis, lanskap ekologi dan ekonomi Aceh menempatkannya pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin nasional dalam perdagangan karbon.

Studi ini merekomendasikan koordinasi yang lebih kuat antara BPMA dan OJK, pengembangan peraturan daerah yang disesuaikan dengan otonomi khusus Aceh, serta investasi dalam infrastruktur MRV dan penjangkauan publik. Dengan sinergi yang lebih baik, kejelasan hukum, dan peningkatan kapasitas lokal, Aceh berpotensi mengubah aset lingkungannya menjadi nilai iklim dan ekonomi jangka panjang.

Carbon trading is a market-based mechanism aimed at addressing climate change, which has become an increasingly urgent global issue. Aceh, with its special autonomy and rich natural resources, particularly in oil, gas, and forest areas which holds unique potential to participate in carbon trading. However, institutional fragmentation, lack of public awareness, and regulatory uncertainty continue to hinder the region’s ability to implement a functional carbon trading framework. This research aims to analyze the authority of the Aceh Oil and Gas Management Agency (BPMA) and the Financial Services Authority (OJK) in implementing carbon trading in Aceh. It also seeks to identify the institutional, technical, and societal challenges, while highlighting opportunities that can be leveraged to support sustainable carbon governance in the region. Using a normative legal research method supported by empirical data, this study draws upon statutory regulations, government policies, and interviews with key stakeholders from BPMA, OJK, researchers from local universities, and the Aceh Environmental and Forestry Agency (DLHK). The results show that BPMA has a strategic role in regulating Carbon Capture and Storage (CCS) projects under Presidential Regulation No. 14 of 2024, while OJK supervises the operation of the carbon exchange based on the P2SK Law and POJK No. 14 of 2023. Despite challenges such as regulatory overlap, low public engagement, and limited technical infrastructure, Aceh’s ecological and economic landscape makes it well-positioned to become a national leader in carbon trading. This study recommends stronger coordination between BPMA and OJK, development of regional regulations tailored to Aceh’s special autonomy, and investment in MRV infrastructure and public outreach. With improved synergy, legal clarity, and local capacity-building, Aceh has the potential to transform its environmental assets into long-term climate and economic value.