Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN PRODUK PAKAIAN YANG TIDAK SE…

Dinda Riska Aulia Ramadhani

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan. Namun dalam praktik jual beli produk pakaian melalui aplikasi Shopee di Kota Banda Aceh masih sering terjadi ketidaksesuaian produk dengan deskripsi, baik dari segi ukuran, bahan, warna, maupun kualitas, yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi k…

THE ROLE OF THE ICJ ADVISORY OPINION ON THE RIGHT TO STRIKE UNDER ILO CONVENT…

Sindy Alifa Saputri

LAW ENFORCEMENT AGAINST DEFORESTATION IN THE RAWA SINGKIL WILDLIFE RESERVE

RIFDA ARIFA LUTHFIA

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGENDALI JASA TELEKOMUNIKASI ATAS PENYALAHGUNAAN DATA …

Ryan Muzakki

Pada Pasal Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungiawaban dalam kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi. Pada kenyataannya terdapat pelanggaran yang dialami konsumen berupa penipuan, spamming, phising. Tujuan skripsi ini adalah menjelaskan upaya yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan dalam penyalah…

LEGAL ANALYSIS OF NOVELTY REQUIREMENT IN INDUSTRIAL DESIGN PROTECTION: COMPAR…

FADHIL HASTRIZA

Kebaruan merupakan syarat utama untuk menentukan apakah suatu desain dapat memperoleh hak eksklusif. Di Indonesia, perlindungan terhadap kebaruan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan di Amerika Serikat, diatur dalam Pasal 171 U.S.C. Judul 35 tentang Paten Desain. Di Indonesia, perlindungan ini masih lemah karena penggunaan sistem deklaratif dan ketiadaan pemeriksaan substantif, sehingga desain yang sudah ada dapat didaftarkan ulang oleh orang yang …

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE IMPLEMENTATION OF CARBON TRADING IN ACEH

FATIN HUMAYRA ZULFA ISHADAMY

Perdagangan karbon merupakan mekanisme berbasis pasar yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim, yang telah menjadi isu global yang semakin mendesak. Aceh, dengan otonomi khusus dan kekayaan sumber daya alamnya, terutama di wilayah minyak, gas, dan hutan, memiliki potensi unik untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon. Namun, fragmentasi kelembagaan, kurangnya kesadaran publik, dan ketidakpastian regulasi terus menghambat kemampuan wilayah ini untuk menerapkan kerangka kerja perdagan…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PENUMPANG PADA PELAYARAN KAPAL RUTE SINABANG - CALANG

WIDYA RAIHAN ZAHRA

ABSTRAK WIDYA RAIHAN ZAHRA, 2025 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PENUMPANG PADA PELAYARAN KAPAL RUTE SINABANG - CALANG Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (v,70), pp., tabl., bibl., app. Susiana, S.H., M.H. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa, “perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”. Perlindungan penumpang seharusnya me…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PRAKTIK “DARK PATTERN” TERHADAP TRA…

JHON EDWIN FRASETYO TAMBUNAN

Pasal 4 huruf c UUPK memberikan hak kepada konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dan Pasal 7 huruf a UUPK juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dalam praktiknya pelaku usaha seringkali menggunakan praktik dark pattern, seperti menyembunyikan informasi mengenai biaya atau langganan otomatis, sehingga konsumen tidak menyadari konsekuensi dari pilihannya dan akhirnya dirugikan secara finansial maupun emosional. Tujuan penulisan sk…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN HANDBODY LOTION YANG MENGANDUNG HIDROKUI…

FITRI MAHARANI

ABSTRAK Lia Sautunnida, S.H., M.C.L. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan jo peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Dalam konteks peraturan BPOM mengatur tentang persyaratan Teknis bahan Kosmetika. Hidrokuinon dilarang penggunaanya unt…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA APLIKAS…

Riska Devi

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam konteks pembayaran digital, ketentuan ini menjadi dasar konstruksi dan perlindungan hukum terhadap maraknya kerugian yang timbul dari penggunaan e-wallet seperti DANA terkait risiko kebocoran data pribadi, transaksi ilegal dan ketidakjelasan mekanisme pemberian pembay…


    SERVICES DESK