A COMPARATIVE LEGAL STUDY ON CANING PUNISHMENT IN ACEH AND KELANTAN IN RELATI…
Hukuman cambuk tetap menjadi sanksi pidana yang diberlakukan di Aceh, Indonesia, dalam kerangka otonomi khusus yang diwujudkan melalui Qanun Jinayat, dan di Kelantan, Malaysia, berdasarkan Syariah Criminal Code yang diundangkan sesuai dengan pembagian kewenangan konstitusional atas hukum Islam kepada legislatif negara bagian, suatu praktik yang kesesuaiannya dengan larangan penyiksaan serta perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia lainnya masih diperdebatkan, sehing…
THE CARBON PRICING MECHANISM OF THE EUROPEAN UNION’S CARBON BORDER ADJUSTME…
Mekanisme penetapan harga karbon yang diperkenalkan dalam kerangka Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM) Uni Eropa, sesuai dengan Peraturan (EU) 2023/956, telah berkembang menjadi standar yang berlaku bagi mitra dagang Uni Eropa, termasuk Indonesia. Namun, standar ini memaksa mitra dagang Uni Eropa untuk mengadopsi dan menerapkannya dalam proses produksi barang yang akan diekspor ke pasar Uni Eropa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme penetapan harga sertifi…
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG PADA PE…
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaku usaha angkutan umum antar
kota bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat kehilangan
atau kerusakan barang selama proses pengiriman. Pada praktiknya, masih
ditemukan kasus kehilangan dan kerusakan barang pada pengiriman angkutan
umum antar kota di Terminal Lueng Bata Ko…
PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK SIAR PERTANDINGAN LIGA CHAMPIONS DAN LI…
Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran, akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran terkait dengan penyebaran tanpa izin yang dilakukan oleh pemilik warung kopi di Kota Banda Aceh yang menayangkan pertandingan di tempat usahanya tanpa memiliki lisensi komersial dari pemegang lisensi hak siar resmi yang mengakibatkan …
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TID…
Hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk pangan dijamin dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan produk pangan olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang beredar di warung kopi Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh tanpa mencantumkan label sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Label Pangan Olahan. Kondisi ter…
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN PRODUK PAKAIAN YANG TIDAK SE…
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan. Namun dalam praktik jual beli produk pakaian melalui aplikasi Shopee di Kota Banda Aceh masih sering terjadi ketidaksesuaian produk dengan deskripsi, baik dari segi ukuran, bahan, warna, maupun kualitas, yang merugikan konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi k…
LEGAL REVIEW OF CRIMINAL LIABILITY FOR MEDICAL MALPRACTICE : A COMPARATIVE ST…
Malpraktik medis merupakan salah satu masalah hukum dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkaitan erat dengan perlindungan pasien dan pertanggungjawaban tenaga medis. Di Indonesia, peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana atas malpraktik medis tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan di Malaysia diatur dalam Act Number 50 of 1971 on Medical Act dan Act Number 574 on Pena…
LEGAL PROBLEMS DELAYING INDONESIA’S RATIFICATION OF THE 1980 HAGUE CONVENTI…
Penculikan anak internasional telah menjadi masalah yang semakin penting dalam sengketa keluarga lintas batas, terutama dalam pernikahan campuran yang melibatkan perceraian dan konflik hak asuh. Idealnya, sengketa semacam itu harus ditangani melalui kerangka hukum yang jelas untuk menjamin perlindungan anak, kepastian hukum dan kerja sama yang efektif. Namun, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, dan masih belum memiliki mekanis…
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA THRIFT SHOP ONLINE TERHADAP PRODUK CACAT YANG DIT…
Seiring berkembangnya thrift shop online di Banda Aceh, masih ditemukan produk cacat yang tidak diinformasikan secara jelas oleh pelaku usaha sehingga merugikan konsumen. Secara normatif, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bertanggung jawab memberikan ganti rugi berdasarkan Pasal 19 ayat (1). Ketidaksesuaian antara fakta dan ketentuan hukum yang …
