LEGAL REVIEW OF CRIMINAL LIABILITY FOR MEDICAL MALPRACTICE : A COMPARATIVE ST…
Malpraktik medis merupakan salah satu masalah hukum dalam penyediaan layanan kesehatan yang berkaitan erat dengan perlindungan pasien dan pertanggungjawaban tenaga medis. Di Indonesia, peraturan mengenai pertanggungjawaban pidana atas malpraktik medis tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan di Malaysia diatur dalam Act Number 50 of 1971 on Medical Act dan Act Number 574 on Pena…
LEGAL PROBLEMS DELAYING INDONESIA’S RATIFICATION OF THE 1980 HAGUE CONVENTI…
Penculikan anak internasional telah menjadi masalah yang semakin penting dalam sengketa keluarga lintas batas, terutama dalam pernikahan campuran yang melibatkan perceraian dan konflik hak asuh. Idealnya, sengketa semacam itu harus ditangani melalui kerangka hukum yang jelas untuk menjamin perlindungan anak, kepastian hukum dan kerja sama yang efektif. Namun, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Den Haag 1980 tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, dan masih belum memiliki mekanis…
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA THRIFT SHOP ONLINE TERHADAP PRODUK CACAT YANG DIT…
Seiring berkembangnya thrift shop online di Banda Aceh, masih ditemukan produk cacat yang tidak diinformasikan secara jelas oleh pelaku usaha sehingga merugikan konsumen. Secara normatif, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bertanggung jawab memberikan ganti rugi berdasarkan Pasal 19 ayat (1). Ketidaksesuaian antara fakta dan ketentuan hukum yang …
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN PRODUK PAKAIAN YANG TIDAK SE…
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan. Namun dalam praktik jual beli produk pakaian melalui aplikasi Shopee di Kota Banda Aceh masih sering terjadi ketidaksesuaian produk dengan deskripsi, baik dari segi ukuran, bahan, warna, maupun kualitas, yang merugikan konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi k…
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGENDALI JASA TELEKOMUNIKASI ATAS PENYALAHGUNAAN DATA …
Pada Pasal Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungiawaban dalam kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi. Pada kenyataannya terdapat pelanggaran yang dialami konsumen berupa penipuan, spamming, phising.
Tujuan skripsi ini adalah menjelaskan upaya yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan dalam penyalah…
LEGAL ANALYSIS OF NOVELTY REQUIREMENT IN INDUSTRIAL DESIGN PROTECTION: COMPAR…
Kebaruan merupakan syarat utama untuk menentukan apakah suatu desain dapat memperoleh hak eksklusif. Di Indonesia, perlindungan terhadap kebaruan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan di Amerika Serikat, diatur dalam Pasal 171 U.S.C. Judul 35 tentang Paten Desain. Di Indonesia, perlindungan ini masih lemah karena penggunaan sistem deklaratif dan ketiadaan pemeriksaan substantif, sehingga desain yang sudah ada dapat didaftarkan ulang oleh orang yang …
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE IMPLEMENTATION OF CARBON TRADING IN ACEH
Perdagangan karbon merupakan mekanisme berbasis pasar yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim, yang telah menjadi isu global yang semakin mendesak. Aceh, dengan otonomi khusus dan kekayaan sumber daya alamnya, terutama di wilayah minyak, gas, dan hutan, memiliki potensi unik untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon. Namun, fragmentasi kelembagaan, kurangnya kesadaran publik, dan ketidakpastian regulasi terus menghambat kemampuan wilayah ini untuk menerapkan kerangka kerja perdagan…
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PENUMPANG PADA PELAYARAN KAPAL RUTE SINABANG - CALANG
ABSTRAK
WIDYA RAIHAN ZAHRA,
2025
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PENUMPANG PADA PELAYARAN KAPAL RUTE SINABANG - CALANG
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(v,70), pp., tabl., bibl., app.
Susiana, S.H., M.H.
Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa, “perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”. Perlindungan penumpang seharusnya me…
