Electronic Theses and Dissertation

MATERI MUATAN PERATURAN GUBERNUR DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS ACEH

Frizal*
Eddy Purnama**
M. Saleh Sjafei***
M. Gaussyah****

ABSTRAK

Kebijakan otonomi khusus merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang memberikan kewenangan khusus kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Aceh merupakan daerah dengan sifat khusus dan istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sifat khusus atau istimewa terkait salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat. Sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan tersebut, Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang tersebut. Namun, kewenangan ini sering kali menimbulkan tantangan dalam menetapkan kebijakan yang selaras dengan kepentingan nasional, hukum yang berlaku, dan kebutuhan lokal masyarakat Aceh. Masalah pokok penelitian ini ialah (1) Apakah keberadaan Peraturan Gubernur dalam kerangka otonomi khusus berbeda dengan konsep Peraturan Gubernur pada otonomi daerah pada umumnya? (2) Apakah materi muatan dari Peraturan Gubernur Aceh dalam kerangka otonomi khusus dapat berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik masyarakat Aceh? (3) Bagaimanakah materi muatan Peraturan Gubernur Aceh dalam kerangka otonomi khsusus yang sesuai dengan falsafah negara?
Penelitian dan pengkajian ini bertujuan, mengkaji dan menjelaskan keberadaan Peraturan Gubernur sebagai legalitas kebijakan dalam kerangka otonomi khusus, yang muatannya berbeda dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta yang sesuai dengan falsafah negara.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengandalkan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Terhadap semua data yang terkumpul selanjutnya dianlisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama terdapat perbedaan keberadaan peraturan gubernur dalam kerangka otonomi khusus dan otonomi daerah pada umumnya. Dalam kerangka otonomi khusus, keberadaan peraturan gubernur sebagai manifestasi dari kewenangan dan diskresi yang melekat pada Gubernur untuk melaksanakan otonomi khusus secara efisien dan efektif, terutama dalam kebijakan strategis daerah yang mengakomodasi identitas budaya, kebutuhan ekonomi, atau pengelolaan sumber daya alam yang unik di wilayah tersebut. Kedua, materi muatan Peraturan Gubernur dalam kerangka otonomi khusus membuka ruang bagi fleksibilitas hukum untuk mengakomodasi karakteristik daerah sehingga dapat berbeda dengan norma umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun tetap harus tunduk pada norma konstitusional. Ketiga, muatan kebijakan otonomi khusus yang sesuai dengan falsafah negara yaitu yang mencerminkan nilai-nilai pancasila dan prinsip UUD 1945 dan menjaga keseimbangan antara kekhususan daerah dengan keadilan sosial, dan menghormati hak asasi manusia.
Disarankan agar Pemerintah Pusat melakukan pengembangan pedoman Peraturan Gubernur untuk daerah otonomi khusus, atau rekomendasi praktis untuk merancang kebijakan yang sejalan dengan kekhususan daerah otonomi khusus. Pemerintah Pusat perlu menyusun pedoman pembinaan dan pengawasan (fasilitasi dan evaluasi) terhadap peraturan gubernur sebagai pelaksanaan otonomi khusus agar tidak ditafsir bertentang dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi yang berlaku secara umum. Pemerintah Pusat melakukan analisis prinsip-prinsip falsafah negara dalam materi peraturan agar dapat mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, seperti keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi, diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah dalam kerangka otonomi khusus.


Kaca Kunci: Peraturan Gubernur, Otonomi Khusus, dan Aceh.

CONTENT OF THE GOVERNOR'S REGULATIONS IN THE FRAMEWORK OF ACEH'S SPECIAL AUTONOMY Frizal* Eddy Purnama** M. Saleh Sjafei*** M. Gaussyah**** ABSTRACT Special autonomy policy is a form of asymmetric decentralization that gives special authority to certain regions to regulate and manage government affairs according to their needs and characteristics. Aceh is a region with special and exceptional characteristics based on Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh.Special or unique characteristics related to one of the typical characteristics of the history of the struggle of the Acehnese people who have high resilience and fighting spirit which originates from a view of life based on Islamic law which gave birth to strong Islamic culture. As a region that has special characteristics and privileges, Aceh has the authority to regulate and manage government affairs in all sectors except government affairs that are the authority of the central government as regulated in article 7 paragraph (1) and article 39 paragraph (3) of the Law. However, this authority often raises challenges in determining policies that are in line with national interests, applicable laws, and the local needs of the Acehnese people. The main problem of this research is (1) Is the existence of the Governor's Regulation in the framework of special autonomy different from the concept of the Governor's Regulation in regional autonomy in general? (2) Can the content of the Aceh Governor's Regulation within the framework of special autonomy differ from the provisions of higher laws and regulations to accommodate the needs and characteristics of the Acehnese people? (3) What is the content of the Aceh Governor's Regulation within the framework of special autonomy that is in accordance with the state philosophy? This research and study aims to,examine and explain the existence of the Governor's Regulation as the legality of policy within the framework of special autonomy, the content of which is different from higher laws and regulations and which is in accordance with the state philosophy. This research is a normative legal research that relies on secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. All collected data are then analyzed qualitatively. The results of the study showed that,First, there is a difference in the existence of gubernatorial regulations within the framework of special autonomy and regional autonomy in general. Within the framework of special autonomy, the existence of gubernatorial regulations is a manifestation of the authority and discretion inherent in the Governor to implement special autonomy efficiently and effectively, especially in regional strategic policies that accommodate cultural identity, economic needs, or management of unique natural resources in the region. Second, the content of the Gubernatorial Regulation within the framework of special autonomy opens up space for legal flexibility to accommodate regional characteristics so that they can differ from general norms regulated in higher laws and regulations, but must still be subject to constitutional norms. Third, the content of special autonomy policies that are in accordance with the state philosophy, namely those that reflect the values of Pancasila and the principles of the 1945 Constitution and maintain a balance between regional specificity and social justice, and respect human rights. It is recommended that the Central Governmentdevelop guidelines for Governor Regulations for special autonomy regions, or practical recommendations for designing policies that are in line with the specificities of special autonomy regions. The Central Government needs to prepare guidelines for guidance and supervision (facilitation and evaluation) of governor regulations as the implementation of special autonomy so that they are not interpreted as contradictory to other higher laws and regulations that apply in general. The Central Government analyzes the principles of state philosophy in regulatory materials in order to examine how the principles of Pancasila and the 1945 Constitution, such as justice, humanity, and democracy, are integrated into regional policies within the framework of special autonomy. Keyword: Governor Regulation, Special Autonomy, and Aceh.