Electronic Theses and Dissertation

PEMBATALAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
ABSTRAK
Muzakkir*
Ilyas Ismail**
Yanis Rinaldi***

Ditemukan berbagai kasus dalam bidang pertanahan, putusan pengadilan tidak membatalkan sertipikat hak atas tanah, akan tetapi hanya membatalkan catatan peralihan haknya dari sertipikat tersebut. Pada umumnya sertipikat tersebut tidak diserahkan oleh pihak yang kalah perkara ke Kantor Pertanahan, sehingga menyulitkan kantor Pertanahan dalam melakukan perubahan data yuridis pada buku tanah dan sertipikat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997. Hal ini memberikan ketidakpastian hukum bagi pemenang perkara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang seharusnya mendapat perlindungan hukum.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme pembatalan peralihan hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang sertipikatnya tidak diserahkan oleh pihak yang kalah, status hukum sertipikat yang dibatalkan catatan peralihan haknya berdasarkan putusan pengadilan dan perlindungan hukum bagi pemenang perkara pembatalan peralihan hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang sertipikatnya tidak diserahkan oleh pihak yang kalah.
Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang berkaitan dengan masalah hukum, putusan pengadilan dan norma-norma yang berlaku, doktrin-doktrin hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif sesuai dengan permasalahan yang dikaji.
Hasil penelitian menunjukkan belum adaya sinkronisasi peraturan terkait mekanisme pembatalan peralihan hak milik atas tanah yang sertipikatnya tidak diserahkan oleh pihak yang kalah terutama PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 dengan Permen ATR/BPN N.21 Tahun 2020 sehingga menimbulkan multitafsir dan beragam dalam pelaksanaannya. Status hukum sertipikat yang catatan peralihan haknya dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang sertipikatnya tidak diserahkan oleh pihak yang kalah menjadi batal demi hukum dan tidak berlaku lagi. Bentuk perlindungan hukum bagi pemenang perkara pembatalan peralihan hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang sertipikatnya tidak diserahkan oleh pihak yang kalah adalah dengan menerbitkan sertipikat Pengganti karena putusan pengadilan meskipun saat ini masih terdapat kekosongan hukum.
Disarankan kepada Kementerian ATR/BPN untuk melakukan sinkronisasi peraturan terkait terkait mekanisme pembatalan peralihan hak milik atas tanah yang sertipikatnya tidak diserahkan oleh pihak yang kalah terutama PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 dengan Permen ATR/BPN N.21 Tahun 2020 dan mengatur secara rinci dan tegas terkait status hukum sertipikat yang dibatalkan catatan peralihan haknya serta mengusulkan revisi PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta Peraturan Pelaksanaannya untuk mengisi kekosongan hukum penerbitan sertipikat pengganti karena putusan pengadilan
Kata Kunci: Pembatalan, Peralihan Hak Milik, Putusan Pengadilan.

THE CANCELLATION OF LAND OWNERSHIP TRANSFER BASED ON A COURT DECISIONS ABSTRACT Muzakkir* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** Numerous land-related cases have shown that court decisions often do not cancel the land title certificates themselves, but merely annul the transfer notes recorded in those certificates. In many cases, the losing party does not submit the relevant land certificate to the Land Office, thereby obstructing the Office from updating the juridical data in the land book and certificate in accordance with Article 125 of PMNA/KBPN Regulation No. 3 of 1997. This situation creates legal uncertainty for the winning party, who, based on a final and binding court decision, is entitled to legal protection. This study aims to analyze and explain the mechanism for canceling the transfer of land ownership based on a court decision when the certificate is not handed over by the losing party;) the legal status of a certificate whose transfer record has been annulled by a court decision; and the legal protection afforded to the winning party in such circumstances. This research employs a normative legal method, using statutory, case-based, and conceptual approaches by examining legal literature (secondary data), court rulings, and prevailing legal norms and doctrines to obtain a comprehensive understanding of the issues discussed. The findings indicate regulatory disharmony, particularly between PMNA/KBPN Regulation No. 3 of 1997 and Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 21 of 2020, causing inconsistent interpretations in practice. A land certificate whose transfer record is annulled by a court ruling—yet not submitted by the losing party—is deemed legally void and no longer valid. Legal protection for the prevailing party includes the issuance of a replacement certificate, although current regulations do not yet provide clear procedures, resulting in a legal vacuum. It is recommended that the Ministry of ATR/BPN harmonize regulations concerning the mechanism for canceling land ownership transfers in cases where the certificate is not surrendered by the losing party. In particular, synchronization is needed between PMNA/KBPN No. 3 of 1997 and Ministerial Regulation No. 21 of 2020. Furthermore, detailed and explicit provisions should be introduced to clarify the legal status of certificates whose transfer records have been annulled, including a proposed revision of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and its implementing regulations to address the legal gap regarding replacement certificates issued under court rulings. Keywords: Cancellation, Land Ownership Transfer, Court Decision,