Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN …

M. Hafizh Achsan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kewajiban perubahan Anggaran Dasar dan pembentukan DPS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan…

INDEPENDENSI LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI ASIMETRIS

Itsnatul Mardhiyya

Lembaga Wali Nanggroe (LWN) merupakan institusi khas dalam sistem pemerintahan Aceh yang lahir sebagai konsekuensi penerapan desentralisasi asimetris melalui pemberian status otonomi khusus kepada Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan lembaga ini memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menempatkan LWN sebagai lembaga kepemimpinan adat yang independen, berwibawa, dan bukan merupakan lembaga politik maup…

WANPRESTASI KONTRAK KERJA SAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWITRN(SUATU PENELIT…

Rahman

WANPRESTASI KONTRAK KERJA SAMA PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT (Suatu Penelitian di Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil) Rahman Sanusi** M. Jafar*** ABSTRAK Kontrak kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang banyak dilakukan masyarakat di Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil. Sebagaimana di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Dalam praktiknya, hubungan kerja sama tersebut serin…

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DI KOTA BANDA ACEH

Muhammad Reza Fahlevi

Transformasi digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah lanskap interaksi masyarakat, termasuk dalam sektor keuangan, layanan pinjaman online menjadi solusi cepat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengenai larangan dalam penggunaan data pribadi disebutkan: “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya denga…

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN ISTRI

Faradilla Syahnaz

KEABSAHAN AKTA JUAL BELI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN ISTRI ABSTRAK Faradilla Syahnaz M. Jafar * Iskandar A. Gani ** Berdasarkan Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974, harta bersama hanya dapat dialihkan dengan persetujuan kedua belah pihak. Sengketa diselesaikan melalui akta perdamaian, namun memunculkan pertanyaan tentang keabsahan akta jual beli yang dibuat tanpa persetujuan istri, Namun, dalam praktiknya, ada PPAT yang digugat akibat akta yang dianggap cacat karena …

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TERPIDANA TERKAIT DENGAN…

Sayed Nafiz Muammar

Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan atribusi yang jelas kepada Presiden untuk dapat memberikan abolisi terhadap kasus yang dikehendakinya dengan memerhatikan pertimbangan DPR. Dalam aturan tersebut memang tidak disebutkan untuk tindak pidana apa yang dapat diberikan abolisi, akan tetapi umumnya pemberian abolisi ditujukan terhadap tindak pidana yang erat kaitannya dengan politik. Tujuannya untuk meredam konflik d…

ANALISIS TERHADAP PEMBENTUKAN SUBHOLDING PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Namira Meilina

ANALISIS TERHADAP PEMBENTUKAN SUBHOLDING PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA Namira Meilina Teuku Ahmad Yani M. Jafar ABSTRAK Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan subholding harus tetap menjamin pelaksanaan mandat negara, kemandirian badan hukum perseroan, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Namun, pengaturan dalam Undang-Undang BUMN yang menempatkan Anak Usaha sebagai badan hukum mandiri setelah penyertaan modal BUMN masih meni…

KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNAL PARTA…

Cut Putri Nadia

Penyelesaiannya perselisihan internal partai politik melalui Mahkamah Partai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 ayat (2) menyatakan “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”, masih menyisakan masalah berupa kekaburan dan ketidakpastian hukum,…

  • Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

ERROR IN JUDICANDO PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 991K/PDT.SUS-HKI/2022

AGUS KURNIAWAN SIREGAR

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat jo. Pasal 50 ayat (1) yang menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan serta pasal peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. Faktanya, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang mengandung kesalahan da…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN TRANSAKSI RNMETERAI ELEKTRONIK (SUATU…

Tasya Rizka Zulvia

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi sistem administrasi dan legalitas dokumen, termasuk pemberlakuan meterai elektronik (e-meterai) yang diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengesahan dokumen elektronik yang membentuk hubungan hukum perdata antara masyarakat selaku konsumen dengan distributor resmi selaku penjual e-meterai. Dalam praktiknya, penjualan e-meterai oleh distributor resmi mengalami sejumlah kendala dalam proses distribusi kepada konsumen.…


    SERVICES DESK