Electronic Theses and Dissertation

Dalam perkara No 8/Pdt.G/2020/PN BNA, sengketa penjualan harta bersama tanpa persetujuan istri diselesaikan melalui mediasi di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Mediasi tersebut menghasilkan akta perdamaian yang ditetapkan oleh hakim, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.
Tujuan penelitan ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan hukum Akta Perdamaian yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan Putusan No
8/Pdt.G/2020/PN BNA, Perbedaan konsekuensi hukum antara perdamaian yang ditetapkan oleh hakim dan perdamaian yang tidak ditetapkan oleh hakim, terletak
pada kekuatuan yuridis pelaksanaan akta perdamaian dalam hal eksekutorial.
Metode Penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data penelitian sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang bersumber dari putusan pengadilan, Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitan menunjukkan bahwa Akta Perdamaian No 8/Pdt.G/2020/PN BNA merupakan instrumen hukum sah dan mengikat yang lahir dari mediasi di pengadilan dan disahkan hakim, sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 serta Pasal 130
HIR, dengan kekuatan hukum tetap dan eksekutorial setara putusan in kracht van gewijsde. Berbeda dengan kesepakatan damai di luar pengadilan yang hanya berstatus kontrak biasa, akta perdamaian memberi jaminan kepastian, perlindungan hukum, dan dapat langsung dieksekusi dengan menjual jaminan yang diberikan jika dilanggar, sehingga menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan adil.
Disarankan para pihak menempuh mediasi yang ditetapkan hakim agar
memiliki kekuatan hukum tetap dan eksekutorial. Kesepakatan perdamaian harus dibuat oleh pihak yang cakap hukum dan tidak bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum. Hakim juga perlu mengawasi isi kesepakatan untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang.



Kata Kunci: Harta Bersama, Akta Perdamaian, Eksekutorial

In case No 8/Pdt.G/2020/PN BNA, the dispute over the sale of jointly-owned property without the wife’s consent was resolved through court mediation, as regulated in Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2016. The mediation resulted in a peace deed (akta perdamaian) determined by the judge, thereby acquiring permanent legal force and becoming enforceable. The objective of this study is to analyze and explain the legal standing of the peace deed established by the judge based on Decision No 8/Pdt.G/2020/PN BNA. The study also aims to identify the legal consequences between a peace settlement ratified by a judge and one that is not. The difference lies in the juridical force of execution (executorial power) of the peace deed. The research method used in this study is normative juridical research. The secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials sourced from court decisions, statutory regulations, and legal literature relevant to the topic. The data were analyzed qualitatively. The results of the research show that the Peace Deed No 8/Pdt.G/2020/PN BNA is a valid and binding legal instrument arising from court mediation and ratified by a judge in accordance with Perma No. 1 of 2016 and Article 130 of the Herziene Indonesisch Reglement (HIR). It has permanent legal force and executorial power equivalent to a final and binding court judgment (in kracht van gewijsde). Unlike out-of-court settlements which are considered mere private contracts, a court-validated peace deed provides legal certainty, legal protection, and may be directly enforced, including through the sale of collateral provided in the agreement in the event of a breach. Therefore, it serves as an effective, efficient, and fair dispute resolution mechanism. It is recommended that parties pursue mediation ratified by a judge to ensure the settlement has permanent legal force and executorial power. The peace agreement must be made by legally competent parties and must not violate the law or public order. Judges also need to supervise the content of the settlement to ensure justice and balanced legal protection. Keywords: Joint Property, Peace Agreement Act, Executorial Pow