Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK


Dinda Aulia
(2025)
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN ACEH DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
DI ACEH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 74), pp., tabl., bibl.

(Prof. Dr. Iskandar A Gani, S.H., M.Hum.)
Pasal 6 huruf c, h, dan m Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016
mengatur mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
Aceh dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Aceh. Masyarakat pesisir di Aceh
adalah salah satu kelompok masyarakat yang tergolong ke dalam masyarakat
miskin, sehingga masyarakat tersebut membutuhkan program pemberdayaan
masyarakat dari pemeritah. Program pemberdayaan masyarakat pesisir dari DKP
Aceh belum dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat pesisir,
sehingga hal ini menjadi sebuah permasalahan hukum di Aceh.
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di
Aceh dan mengetahui apa saja hambatan beserta solusi dari pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam pemberdayaan masyarakat
pesisir di Aceh.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empirs, dimana
penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan
mewawancarai setiap stakeholder yang berkaitan dengan penelitian ini, yang
kemudian menjadi responden dan informan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi
dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Aceh sudah dilakukan oleh DKP Aceh
dengan melaksanakan program peningkatan nilai tukar nelayan, program
peningkatan nilai tukar pembudidaya ikan dan program peningkatan produksi
garam. Namun, pelaksanaan tugas dan fungsi ini belum dilaksanakan dengan
maksimal, akibat terdapatnya beberapa hambatan di dalamnya seperti kurangnya
aktifnya partisipasi masyarakat, biaya yang tinggi dari sarana dan prasarana yang
diberikan, cuaca yang tidak stabil dan lambatnya pelaksanaan tindak lanjut dari
program pemberdayaan tersebut. Semua hambatan tersebut bisa diatasi oleh DKP
Aceh dengan beberapa upaya solutif yang dilakukan.
Disarankan kepada DKP Aceh untuk mengatur ulang strategi dari program
pemberdayaan masyarakat pesisir yang lebih berfokus pada program peningkatan
kapasistas sumber saya manusia dan melakukan identifikasi ulang potensi wilayah
gampong tersebut dengan berkoordinasi dengan perangkat gampong.
Pemberdayaan masyarakat pesisir ini juga dapat didukung dengan Progam
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkugan Perusahaan dan Program dari Gampong.

Tidak Tersedia Deskripsi