STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 45K/PDT.SUS-PAILIT/2025 TERKAIT KED…
Kasus kepailitan PT Istaka Karya (Persero) menjadi sorotan ketika tim kurator perusahaan tersebut menggugat PT Kencana Alam Putra dan Bank Mandiri atas dana Kerja Sama Operasi (KSO) yang diblokir. Dana sebesar Rp1,62 miliar yang tersimpan di rekening bersama dinilai kurator sebagai bagian dari boedel pailit yang harus dibagikan kepada para kreditur. Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 45K/Pdt.Sus-Pailit/2025 menegaskan bahwa dana KSO bukan bagian dari harta pailit, melainkan aset bersam…
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI IPHONE…
ABSTRAK
RESTA MAULIDYA
2024
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
IPHONE BEKAS DI KECAMATAN BANDA SAKTI
KOTA LHOKSEUMAWE
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(V,60) pp., bibl.,tabl.
(Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.)
Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pada…
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARA…
ABSTRAK
Dinda Aulia
(2025)
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN ACEH DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
DI ACEH (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 74), pp., tabl., bibl.
(Prof. Dr. Iskandar A Gani, S.H., M.Hum.)
Pasal 6 huruf c, h, dan m Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016
mengatur mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
Aceh dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Aceh. Masyarak…
PEMBEBASAN DENDA DAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPTD PPA WI…
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pajak Progresif Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pembebasan Dan/Atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pajak Progresif Serta Denda Pajak Air Permukaan. Merupakan inofasi yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban perekonomian masyarakat, juga menarik antusias masyarakat untuk membayar PKB yang selama ini tertunggak.…
PENOLAKAN ITSBAT NIKAH OLEH MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH TERHADAP STATUS …
ABSTRAK
Cut Indah Atika Rani,
(2025)
PENOLAKAN ITSBAT NIKAH OLEH MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI (Analisis Terhadap Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/MS.Bna)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 53) pp.,bibl.,tabl.,app.
Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M., H.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan mem…
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) AKIBAT WANPRESTASI TERHA…
ABSTRAK
AQIL AL HANIF SELIAN;
2025
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PEMEGANG POLIS
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 56), pp, bibl, app.
T. Haflisyah, S.H., M.Hum.
Pasal 246 hingga 286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa: kewajiban perusahaan asuransi dalam memenuhi klaim dan memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Namun dalam pelaksanaanya PT. Asuransi Jiwasraya tidak menerapkan kewajiban terseb…
KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENANGANAN KASUS PERAMBAHAN HUTAN KONSERV…
Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh mengatur tentang kewenangan Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk wajib melindungi dan menjaga Hutan Konservasi. Dalam hal ini terjadi penutupan lahan sekitar 1.748 hektar, di Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Singkil Kecamatan Trumon, Aceh Selatan. Yang disebabkan oleh kegiatan perambahan Hutan dan Ilegal Loging sehingga menyebabkan bencana ekologi serta kepunahan masif dari berbagai spesies flora dan fauna…
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY (CSR) DI BIDANG LINGKUNGAN DAN KES…
Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan disebutkan bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanggung jawab sosial ini mencakup bidang kesehatan dan pengelolaan lingkungan hidup, akan tetapi PT Socfindo Nagan Raya dalam pelaksanaan kegiatannya belum sepenuhnya menjalankan program CSR di bidang ini.
Tujuan penelitian ini…
