Electronic Theses and Dissertation

Dalam Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 Tentang penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia disebutkan Kepolisian sebagai salah satu instansi kunci dari beberapa instansi dan Lembaga yang menangani para pengungsi yang masuk ke Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis peran, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh) dalam menangani pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Aceh, serta
mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi.
Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya yang masuk ke daerah Aceh yang mana banyak ditemukan hambatan- hambatan oleh Polda Aceh sebagai instansi yang berwenang dalam menangani para pengungsi yang masuk ke wilayah Aceh.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa Polda Aceh berperan penting dalam menjaga keamanan, mengamankan lokasi penampungan, dan mencegah konflik sosial. Namun, tantangan utama meliputi kurangnya regulasi khusus, koordinasi antarlembaga yang tidak optimal, perbedaan data, keterbatasan personel dan anggaran, serta resistensi Masyarakat.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Polda Aceh mendapati beberapa hambatan dalam melakukan penanganan pengungsi Rohingya bersama dengan instansi lainnya yang juga memiliki wewenang dalam mengurus permasalahan pengungsi. Hambatan utama yang dihadapi oleh Polda Aceh adalah kurangnya regulasi khusus yang mengatur secara rinci terkait pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia khususnya Aceh. Hambatan lainnya yang ditemukan oleh Polda Aceh adalah keterbatasan personil dan anggaran untuk menangani dan melaksanakan proses pengawasan dan pengamanan para pengungsi.
Saran terhadap Polda Aceh perlunya peningkatan dalam pemahaman kewenangan sesuai hukum internasional dan nasional, mengingat belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur peran aparat dalam situasi pengungsi lintas negara. Selain itu, perlu penguatan fungsi preventif melalui patroli laut, pemantauan wilayah rawan, dan pemetaan potensi konflik sosial, serta pelaksanaan fungsi represif secara hati-hati dan berbasis HAM. Disarankan pula agar Polda Aceh menyusun panduan internal atau SOP khusus penanganan pengungsi lintas negara yang disesuaikan dengan konteks lokal guna memperjelas batas kewenangan dan prosedur agar tidak terjadi tumpang tindih atau pelanggaran wewenang.

Presidential Regulation No. 125 of 2016 concerning the Handling of Refugees Entering Indonesia states that the National Police (Polda Aceh) is one of the key agencies and institutions handling refugees entering Indonesia. The purpose of this thesis is to analyze the role, function, and authority of the Aceh Regional Police (Polda Aceh) in handling Rohingya refugees entering Aceh and to identify the obstacles they face. This research aims to address the problem of Rohingya refugees entering Aceh, as the authorized agency for handling them faces numerous obstacles. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach, demonstrating that the Aceh Regional Police (Polda Aceh) plays a crucial role in maintaining security, securing shelters, and preventing social conflict. However, key challenges include a lack of specific regulations, suboptimal inter-agency coordination, data discrepancies, limited personnel and budget, and community resistance. The results of this study demonstrate that the Aceh Regional Police (Polda Aceh) encountered several obstacles in handling Rohingya refugees, along with other agencies authorized to address refugee issues. The main obstacle faced by the Aceh Regional Police is the lack of specific regulations detailing refugees and asylum seekers entering Indonesia, particularly in Aceh. Another obstacle identified by the Aceh Regional Police is limited personnel and budget to handle and monitor and secure refugees. Suggestions for the Aceh Regional Police include improving their understanding of their authority under international and national law, given the lack of regulations specifically governing the role of officers in transnational refugee situations. Furthermore, preventive functions need to be strengthened through maritime patrols, monitoring vulnerable areas, mapping potential social conflicts, and implementing repressive measures carefully and based on human rights. It is also recommended that the Aceh Regional Police develop internal guidelines or SOPs specifically for handling transnational refugees, tailored to the local context, to clarify the boundaries of authority and procedures to prevent overlapping or abuses of authority.