Electronic Theses and Dissertation

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT
PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK POLISI RESORT KOTA
BANDA ACEH
Bariq Fajar Musaid,
1
Ilyas,
2

ABSTRAK
Rizanizarli
3
Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris, secara jelas menyatakan bahwa yang dapat memberikan persetujuan untuk
dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris
adalah hanya Majelis Kehormatan Notaris. Namun, dalam kenyataannya terdapat
kasus yang diizinkan dan yang tidak dizinkan oleh Majelis Kehormatan Notaris
Wilayah Aceh untuk diperiksa oleh penyidik.
Berdasarkan latarbelakang di atas, Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis masalah kedudukan Majelis Kehormatan Notaris terhadap
pemanggilan notaris oleh penyidik, pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris
dalam memberikan izin bagi penyidik untuk memeriksa notaris yang diduga
melakukan tindak pidana, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris
terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris atas disetujuinya permintaan
penyidik.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yang
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam
kenyataannya di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara
kepada pihak-pihak terkait untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Kehormatan Notaris berperan
sebagai suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan
Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan
penyidikan dan proses peradilan. Persetujuan yang diberikan Majelis Kehormatan
Notaris kepada penyidik berdasarkan dari pertimbangan adanya dugaan tindak
pidana atau membantu penegakan hukum terhadap pengumpulan alat bukti untuk
melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana. Upaya hukum yang dapat
ditempuh notaris apabila tidak menerima hasil keputusan Majelis Kehormatan
Notaris adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Saran dari hasil penelitian ini yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia agar memperkuat sistem pengawasan tugas Majelis Kehormatan Notaris
dengan membentuk tim evaluasi independen. Selain itu, merumuskan peraturan
yang memberikan akses bagi notaris untuk melakukan upaya hukum apabila notaris
terkait merasa dirugikan oleh keputusan Majelis Kehormatan Notaris.
Kata Kunci: Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Penyidik.

THE ROLE OF THE NOTARY HONORARY COUNCIL REGARDING THE SUMMONING OF NOTARIES BY THE RESORT POLICE INVESTIGATORS OF BANDA ACEH CITY Bariq Fajar Musaid, Ilyas, Rizanizarli ABSTRACT Based on Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, it clearly states that only the Notary Honorary Council can approve the summons and/or collection of the Minutes of the Deed and/or letters attached to the minutes of the deed or the Notary protocol in the Notary's storage. However, in reality, some cases are permitted, and those that are not allowed by the Aceh Region Notary Honorary Council to be examined by investigators. Based on the background above, this study aims to analyze the problem of the position of the Notary Honorary Council regarding the summons of notaries by investigators, the considerations of the Notary Honorary Council in granting permission for investigators to examine notaries suspected of committing criminal acts and the legal efforts that can be taken by notaries against the decision of the Notary Honorary Council regarding the approval of investigators' requests. The research method used in this study is empirical juridical name a type of sociological legal research or field research that examines applicable legal provisions and what happens in reality in society. Data collection is carried out by interviewing related parties to answer the problems in this study. The results of the study show that the Notary Honorary Council acts as a body that has the authority to carry out Notary guidance and the obligation to provide approval or rejection for investigation and the judicial process. The approval given by the Notary Honorary Council to investigators is based on considerations of alleged criminal acts or assisting law enforcement in collecting evidence to detain suspects of criminal acts. The legal efforts that can be taken by a notary if they do not accept the Notary Honorary Council decides to file a lawsuit with the state Administrative Court. The suggestion from the results of this study is that the Ministry of Law and Human Rights should strengthen the supervision system of the Notary Honorary Council by forming an independent evaluation team. In addition, formulate regulations that provide access for notaries to take legal action if the notary concerned feels disadvantaged by the decision of the Notary Honorary Council. Keywords: Notary, Legal Counseling, Notary Authority.