Electronic Theses and Dissertation

REKONSTRUKSI KONSEP PRAPERADILAN


Rangga Lukita Desnata
Eddy Purnama,
Rizanizarli,
Teuku Ahmad Yani,

ABSTRAK

Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP menyatakan praperadilan berwenang memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Namun hal itu belum mampu memenuhi ekspektasi pembentukannya untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, karena minimnya pengaturan beracara, bergantung adanya permohonan atau bersifat post factum, pemeriksaannya sebatas pemeriksaan formil administratif, perkara dinyatakan gugur setelah perkara pokoknya dilimpahkan ke pengadilan, tidak terdapat upaya hukum, dan pelaksanaan putusan bergantung kepada Termohon.
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban tentang kesesuaian pengaturan dan implementasi praperadilan dengan tujuan dibentuknya praperadilan, menemukan dan mengembangkan konsep pengaturan pengawasan pengadilan pada peradilan pidana yang ideal sesuai dengan pancasila selaku falsafah hidup bangsa Indonesia, dan untuk menemukan bentuk lembaga pengawasan yang ideal untuk melakukan pengawasan pada peradilan pidana.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bertumpu pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dikaji dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan, pertama bahwa terdapat kelemahan praperadilan yang dikarenakan desain peradilan pidana Indonesia menganut asas diferensiasi fungsional sehingga pengawasan pengadilan terhadap sub sistem penyidikan dan penuntutan hanya sebatas aspek prosedural. Kedua, pengawasan pengadilan terhadap peradilan pidana yang ideal adalah konsep pengawasan yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan negara untuk menegakkan hukum dengan kepentingan pencari keadilan. Ketiga, pengawasan pengadilan tersebut dilakukan oleh Hakim Komisaris yang berwenang menguji secara materil segala tindakan dari sub sistem peradilan pidana lainnya dari tahap praadjudikasi sampai kepada tahap postadjudikasi.
Disarankan agar praperadilan sesuai dengan maksud pembentukannya maka kewenangan praperadilan mesti diperluas sehingga dapat mengawasi keseluruhan proses prapersidangan, dan agar pengawasan tersebut menjadi lebih efektif maka diperlukan perubahan desain sistem peradilan pidana dari diferensiasi fungsional menjadi court centris atau berporos kepada pengadilan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut disarankan agar praperadilan diganti dengan Hakim Komisaris yang memiliki kewenangan lebih luas yaitu tidak hanya sebagai sarana kontrol horizontal pada fase praadjudikasi tetapi juga dapat menguji tindakan dari aparatur peradilan pidana pada fase pascaadjudikasi.

Kata Kunci: Praperadilan, Pengawasan, dan Hakim Komisaris

RECONSTRUCTION OF PRE TRIAL CONCEPT Rangga Lukita Desnata Eddy Purnama, Rizanizarli, Teuku Ahmad Yani, ABSTRACT Article 1 number 10 and Article 77 of the Criminal Procedure Code state that pretrial is authorized to examine and decide on the legality of arrest, detention, termination of investigation or termination of prosecution, as well as compensation and/or rehabilitation for a person whose criminal case is terminated at the investigation or prosecution stage. However, it has not been able to fulfill the expectations of its formation to uphold the law, truth and justice, because of the minimal regulation of proceedings, depending on the existence of a request or being post factum, the examination is limited to formal administrative examination, the case is declared dropped after the main case is transferred to the court, there is no legal remedy, and the implementation of the decision depends on the defendant. This study aims to find answers regarding the suitability of the regulation and implementation of pretrial with the purpose of establishing pretrial, to find and develop the concept of regulation of court supervision in criminal justice that is ideal in accordance with Pancasila as the philosophy of life of the Indonesian nation, and to find the ideal form of supervisory institution to carry out supervision in criminal justice. This research is a normative or doctrinal legal research based on secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. These legal materials are then studied and analyzed qualitatively. The research results indicate, first, that pretrial proceedings are flawed due to the Indonesian criminal justice system's design, which adheres to the principle of functional differentiation, limiting court oversight of the investigation and prosecution subsystems to procedural aspects. Second, that ideal court oversight of criminal justice is a concept that balances the state's interest in upholding the law with the interests of justice seekers. Third, such court oversight is conducted by a Commissioner Judge, who has the authority to materially review all actions of other subsystems of the criminal justice system, from the pre-adjudication stage to the post-adjudication stage. It is recommended that pretrial proceedings be in accordance with the intent of its formation, the pretrial authority must be expanded so that it can oversee the entire pretrial process, and for this supervision to be more effective, it is necessary to change the design of the criminal justice system from functional differentiation to court-centric or centered on the court. To carry out these supervisory duties, it is recommended that pretrial proceedings be replaced with a Commissioner Judge who has broader authority, namely not only as a means of horizontal control in the pre-adjudication phase but also to test the actions of criminal justice officials in the post-adjudication phase. Keywords: Pretrial, Supervision and Commissioner Judge