Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

SINKRONISASI PERENCANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH DEN…

Dian Kesuma

Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) menetapkan kewajiban sinkronisasi perencanaan dan kebijakan fiskal sebagai fondasi keterpaduan pembangunan nasional. Implementasi ketentuan tersebut dalam perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) menunjukkan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan Pemerintah Aceh dan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat, sehingga sinkronisasi p…

REKONSTRUKSI KONSEP PRAPERADILAN

Rangga Lukita Desnata

REKONSTRUKSI KONSEP PRAPERADILAN Rangga Lukita Desnata Eddy Purnama, Rizanizarli, Teuku Ahmad Yani, ABSTRAK Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP menyatakan praperadilan berwenang memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Namun hal itu belum mampu memenuhi ekspektasi pembentukan…

REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP QANUN AC…

Dekstro Alfa

Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (UUKA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA) diberikan kewenangan menyelenggaraan kekhususan yang tidak seragam dengan provinsi lain di Indonesia, namun dalam implementasi kewenangan kekhususan tersebut dibutuhkan peraturan pelaksana yang salah satunya dalam bentuk qanun Aceh. Permasalahan kemudian muncul ketika qanun Aceh tidak dapat diimplementasikan karena terkendala tah…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

KONSTRUKSI NORMATIF RANGKAP KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN PERATURAN …

Apri Rotin Djusfi

Partai politik lokal menjadi salah satu terobosan politik dalam memperkuat otonomi khusus bagi Aceh. Pasal 83 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh menyatakan bahwa untuk membuka ruang partisipasi anggota partai politik lokal dalam pemilihan umum nasional, anggota partai politik lokal secara perseorangan dapat merangkap keangg…

PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG…

Munawwar

ABSTRAK Perkawinan beda agama bukan hal yang baru di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang berbeda. Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama. Dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum bagi pihak yang ingin melakukan perkawinan. Beberapa cara yang dilakukan sebagai alternatif aga…

TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA PERINTAH ATASAN

Ishak

Sanksi terhadap tindak pidana korupsi oleh mereka yang memiliki wewenang, jabatan, serta kedudukan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bawahan atas perintah atasan seharusnya dapat memperhatikan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang menyatakan terhadap perbuatan yang dilaksanakan karena perintah ja…


    SERVICES DESK