Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) menyatakan bahwa diversi pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan memberikan kesempatan rehabilitasi. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat anak yang sudah menjalani diversi tetapi kembali
melakukan pengulangan tindak pidana.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pengulangan tindak pidana oleh anak pasca diversi, mgrienjelaskan mekanisme diversi dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta upaya yang dilakukan agar anak yang telah di diversi tidak mengulagi lagi tindak pidana.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti hakim, jaksa, penyidik dan advokat. Selain itu, data sekunder diperoleh dari studi literatur, dokumen hukum, serta putusan-putusan pengadilan terkait diversi di wilayah tersebut.
Hasil penelitian mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan meski anak telah pernah menjalani diversi terbagi atas faktor eksternal dan faktor internal. Pada faktor eksternal terdapat faktor ekonomi, stigma dari masyarakat, dan faktor lingkungan. Sementara faktor internal terdiri dari faktor intrinsik yaitu kemampuan mengendalikan diri. Mekanisme penyelesaian diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dilakukan pada setiap tahapan peradilan mulai tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan sampai pada tahap proses peradilan. Bagi anak yang tidak berhasil pada proses diversi maka perkaranya akan berlanjut ke persidangan. Adapun upaya Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah melakukan pemantauan dan pembinaan, pendidikan dan rehabilitasi, pendambingan psikologis, serta pembebasan bersyarat. Hal ini sesuai dengan tujuan sistim peradilan pidana anak untuk memastikan proses pemulihan anak berjalan dengan baik dan efektif.
Aparat penegak hukum disarankan untuk terus mengedepankan prinsip- prinsip dalam UU SPPA dengan fokus menciptakan lingkungan yang baik bagi anak. Keluarga dan masyarakat disarankan untuk memberi dukungan dan menghindari stigma negatif dan mendukung pemulihan anak agar dapat berperan aktif kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Article 1, paragraph 7 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (hereinafter referred to as the Juvenile Criminal Justice System Law) states that diversion is the transfer of juvenile cases from the criminal justice process to a process outside the criminal courts. Diversion aims to prevent children from experiencing formal justice processes and provide opportunities for rehabilitation. However, in reality, some children who have undergone diversion still reoffend. This study aims to analyze the factors causing reoffending by juveniles after diversion. It explains the diversion mechanism implemented at the Banda Aceh District Court and the efforts made to prevent juveniles who have undergone diversion from reoffending. This study used a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through in-depth interviews with relevant parties, such as judges, prosecutors, investigators, and advocates. Additionally, secondary data was obtained from literature studies, legal documents, and court decisions related to diversion in the region. The results of the study identified factors contributing to reoffending even after children have undergone diversion, divided into external and internal factors. External factors include economic factors, societal stigma, and environmental factors. Internal factors include intrinsic factors, such as self-control. The diversion mechanism within the Banda Aceh District Court's jurisdiction is implemented at every stage of the trial, from the investigation by the police and the prosecutor's office to the trial process. Children who are unsuccessful in the diversion process will have their cases proceed to trial. The Banda Aceh District Court's efforts include monitoring and guidance, education and rehabilitation, psychological counseling, and conditional release. This aligns with the goal of the juvenile criminal justice system to ensure a smooth and effective recovery process for children. Law enforcement officials are advised to continue prioritizing the principles of the Child Protection and Child Protection Law (SPPA), focusing on creating a positive environment for children. Families and communities are advised to provide support, avoid negative stigma, and support children's recovery so they can actively participate in society with a more positive and responsible attitude.