Electronic Theses and Dissertation

Pasal 44 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa segera setelah akta dibacakan akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan dari tanda tangan dapat digantikan dengan suatu keterangan yang dikenal dengan Surrogate. Salah 1 (satu) peristiwa penggunaan Surrogate dalam akta autentik dapat dilihat dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2855 K/Pdt/2016, tentang penggunaan surrogate yang dilakukan dengan perbuatan melawan hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan keabsahan penggunaan surrogate dalam akta autentik, perlindungan hukum bagi para pihak atas penggunaan surrogate dalam akta autentik, dan akibat hukum atas penggunaan surrogate dalam akta autentik.
Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini terutama didasarkan pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis dengan cara kualitatif, yang bersifat analisis deskriptif dan preskiptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan akta autentik terhadap akta yang pihak penghadapnya tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dan digantikan dengan surrogate tetap dapat mengikat, tetap sah dan tetap memiliki nilai sebagai akta autentik, perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan surrogate pada suatu akta autentik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Akibat dari penggunaan Surrogate dalam akta autentik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menghilangkan otensitas dan keabasahan suatu akta autentik.
Disarankan keabsahan penggunaan Surrogate dalam akta autentik, pemerintah perlu membentuk regulasi khusus tentang Surrogate untuk menjamin kepastian hukum penggunaan Surrogate. Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi pedoman utama bagi notaris dalam pembuatan akta autentik. Para pihak agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam penggunaan surrogate saat membuat suatu akta di hadapan notaris.

Article 44 paragraph (1) of Law No. 2/2014 on Notary Position (hereinafter referred to as UUJN) stipulates that immediately after the deed is read out, the deed is signed by each confronter, witness and notary, except if there is a confronter who is unable to sign by stating the reason. Based on this provision, the position of the signature can be replaced by a statement known as Surrogate. One of the incidents of the use of surrogates in notarial deeds can be seen in one of the Supreme Court Decisions Number 2855 K/Pdt/2016, where the use of surrogates was carried out against the law. This study aims to analyze and explain the validity of the use of surrogates in authentic deeds, legal protection for parties to the use of surrogates in authentic deeds, and legal consequences of the use of surrogates in authentic deeds. The type of research used in this study is normative juridical, with the approach used legislation, cases, and conceptual. This research is mainly based on secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The data is analyzed in a qualitative way that is descriptive and prescriptive analysis. The results showed that the validity of notarial authentic deeds against deeds in which the confronting party cannot affix his signature and is replaced by a surrogate can still be binding, remains valid and still has value as an authentic deed. Legal protection for the parties in the use of surrogates in an authentic deed can be done in two ways, namely preventive and repressive protection. As a result of the use of surrogate in an authentic deed based on the provisions of the legislation does not eliminate the authenticity and validity of an authentic deed. It is suggested that the validity of the use of Surrogate in the authentic deed, the government needs to form a special regulation on Surrogate to ensure the legal certainty of the use of Surrogate. The application of the precautionary principle is the main guideline for Notaries in making authentic deeds. The parties should not commit unlawful acts in the use of surrogates when making a deed before a notary.