Electronic Theses and Dissertation

Pasal 18 Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Jaya Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis serta pelaksanaan program di Bidang peningkatan kualitas sumber daya perempuan, organisasi perempuan dan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, exploitasi, kesewenangan, perdagangan perempuan dan anak. Namun kenyataannya, kekerasan terhadap perempuan dan anak
masih saja terjadi di Kabupaten Pidie Jaya.
Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan peran Bidang P3A di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hambatannya, serta akibat dari peran ini tidak dijalankan dengan maksimal.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, untuk memperoleh data pada penelitian ini didapatkan melalui penelitian lapangan terhadap responden dan informan, serta juga penelitian kepustakaan melalui penelusuran literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian, peran Bidang P3A dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum terjalankan dengan maksimal. diantaranya, SOP yang masih terbatas, pelayanan yang masih kurang, kegiatan sosialisasi dan pendampingan serta rehabilitasi belum menyeluruh, kemudian kurangnya kerjasama antar pihak. Hambatannya yaitu keterbatasan anggaran, masyarakat dan korban tidak mengerti dan tidak mau melapor, korban mencabut laporan, keterbatasan SDM, belum adanya UPTD PPA di kabupaten Pidie Jaya sehingga Bidang P3A masih menjadi salah salah satu Devisi di Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya. Akibat dari peran ini tidak dijalankan dengan maksimal yaitu, berpotensi terjadinya pelanggaran HAM, tindakan pidana yang tidak tertangani, tanggung jawab pemerintah dianggap gagal, trauma mendalam bagi korban, kerusakan hubungan sosial yang signifikan, peningkatan kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya melindungi.
Disarankan agar Bidang P3A meningkatkan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan tentang kekerasan, serta disarankan agar Dinas Sosial menambah SDM ke Bidang P3A. Kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga disarankan agar meningkatkan dana untuk efektivitas program pencegahan dan penanganan kekerasan, serta membuat UPTD PPA untuk fokus dan memiliki efektivitas yang lebih baik.

Article 18 of the Regulation of the Regent of Pidie Jaya Regency Number 40 of 2023 concerning the Position, Organizational Structure, Duties, Functions, and Work Procedures, Social Service, Women's Empowerment and Child Protection, states that the Women's Empowerment and Child Protection Sector has the task of preparing technical guidance materials and implementing programs in the field of improving the quality of women's resources, women's organizations and child protection from acts of violence, discrimination, exploitation, abuse, trafficking of women and children. However, in reality, violence against women and children still occurs in Pidie Jaya Regency. The purpose of this paper is to explain the role of the P3A Sector in the Social Service, Women's Empowerment and Child Protection of Pidie Jaya Regency in preventing and handling violence against women and children, the obstacles, and the consequences of this role not being carried out optimally. This study uses an empirical legal research method, to obtain data in this study obtained through field research on respondents and informants, as well as library research through literature searches related to this study. The results of the study, the role of the P3A Sector in preventing and handling violence against women and children has not been implemented optimally. Among them, the SOP is still limited, services are still lacking, socialization and assistance activities and rehabilitation are not yet comprehensive, then lack of cooperation between parties. The obstacles are budget limitations, the community and victims do not understand and do not want to report, victims withdraw reports, limited human resources, the absence of a UPTD PPA in Pidie Jaya district so that the P3A Sector is still one of the Divisions in the Pidie Jaya Regency Social Service. The consequences of this role not being implemented optimally are the potential for human rights violations, unhandled criminal acts, government responsibility is considered a failure, deep trauma for victims, significant damage to social relations, increased poverty and inequality, and loss of public trust in institutions that should protect. It is recommended that the P3A Sector increase socialization and ongoing education about violence, and it is recommended that the Social Service add human resources to the P3A Sector. The Pidie Jaya Regency Government is also advised to increase funds for the effectiveness of the violence prevention and handling program, and to make the UPTD PPA to focus and have better effectiveness.