Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
NAILA LUTHFIA
ARIQAH,
2025
WANPRESTASI
PADA
PERJANJIAN
ENDORSEMENT ANTARA SELEBRITI
DENGAN PELAKU USAHA DI TIKTOK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 61), pp., bibl.
Wardah, S.H., M.H., LL.M.
Perjanjian endorsement harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana

diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) yaitu syarat sahnya suatu perjanjian dan semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun,
dalam pelaksanaan perjanjian antara selebriti dan pelaku usaha yang melakukan
endorsement di Tiktok banyak menimbulkan permasalahan, diantaranya para pihak
tidak memenuhi prestasi. Endorsement merupakan bagian dari perjanjian dalam
Hukum Perdata sebagai perjanjian kerja sama. Oleh sebab itu, ketentuan wanprestasi
perjanjian endorsement merujuk pada Pasal 1238, 1239, dan 1243 KUHPerdata.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hak dan kewajiban para pihak
dalam perjanjian endorsement, serta menjelaskan bentuk wanprestasi dan penyelesaian
wanprestasi pada perjanjian endorsement Tiktok. Hal ini bertujuan untuk mengkaji
praktik perjanjian endorsement di Tiktok dan menjelaskan akibat hukum wanprestasi
pelanggaran perjanjian endorsement di Tiktok.
Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang
menganalisis hukum berpola dalam kehidupan masyarakat dan bersumber dari data
primer yang berasal dari data-data lapangan berupa hasil wawancara serta data
sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil analisis penelitian, hak dan kewajiban para pihak meliputi
pelaku usaha online shop mendapat promosi produk sesuai dengan kesepakatan yang
telah dibuat dan selebriti menerima kompensasi sesuai dengan perjanjian dan
mengetahui secara jelas informasi dalam mempromosikan produk pelaku usaha, dan
penyelesaian wanprestasi ini mengacu kepada penggantian kerugian dalam ketentuan
KUHPerdata yaitu selebriti sebagai pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai
dengan yang disepakati wajib mengganti kerugian pelaku usaha.
Disarankan dalam perjanjian endorsement antara selebriti dan pelaku usaha
dapat mengatur hak dan kewajiban dengan spesifik agar masing-masing memiliki
pemahaman yang sama dan memiliki kekuatan hukum yang jelas, serta penyelesaian
wanprestasi diatur dengan jelas agar mengetahui langkah yang dapat diambil jika salah
satu pihak gagal memenuhi kewajibannya.

Tidak Tersedia Deskripsi