Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PELAKSANAAN PELAYANAN KEBERSIHAN DI PASAR AL MAHIRAH KOTA BANDA ACEH

NABILA ZAHRA

ABSTRAK Nabila Zahra 2026 PELAKSANAAN PELAYANAN KEBERSIHAN DI PASAR AL MAHIRAH KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 75), pp., bibl., app. Basri Effendi, S.H., M.Kn. M.H. Pelayanan kebersihan terhadap pasar merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pasar Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Te…

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA HOTEL TERHADAP HILANGNYA BARANG MILIK KONSUMEN DIKAM…

PRISCA MAYAWI

Berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa setiap konsumen berhak atas rasa aman, nyaman, dan perlindungan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Hubungan antara konsumen dengan pihak pengelola hotel seharusnya didasarkan pada prinsip perlindungan hukum yang adil dan seimbang. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi kasus kehilangan barang milik konsumen di kamar hotel tanpa adanya pertanggungjawaban yang jela…

PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA COFFEE SHOP BERDASARKAN QANUN ACEH N…

KAMAL KURNIA HASAN

ABSTRAK (Lia Sautunnida, S.H., M.C.L) Dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa “Pelaku Usaha berkewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal, memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen, dan mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat”. Akan tetapi kenyataann…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKO…

MUHAMMAD RIZKUL AZKA

ABSTRAK MUHAMMAD RIZKUL AZKA 2025 TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,62) pp., tabl., bibl. Saifuddin Bantasyam, S.H., M.A. Meskipun sudah diatur dalam Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata diantara Warga Binaan Pemasyarakatan ada yang kemudian mengulangi kejahatan yang sama sehingga kembali dihukum. Hal ini menimb…

PROACTIVE MEASURES TO ADDRESS CHEMICAL CONTAMINATION IN IMPORTED PROCESSED FO…

Shafia Salsabila

INDONESIAN RENEWABLE ENERGY FOR SUSTAINABLE TRADE: ANALYZING THE WTO’S ROLE…

SALSABILLA TAUFIK

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ENDORSEMENTANTARA SELEBRITI DENGAN PELAKU USAHA D…

Naila Luthfia Ariqah

ABSTRAK NAILA LUTHFIA ARIQAH, 2025 WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ENDORSEMENT ANTARA SELEBRITI DENGAN PELAKU USAHA DI TIKTOK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61), pp., bibl. Wardah, S.H., M.H., LL.M. Perjanjian endorsement harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu syarat sahnya suatu perjanjian dan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang…

THE EUROPEAN UNION REGULATION ON DEFORESTATION-FREE PRODUCTS : CHALLENGES AND…

MUTIARA ALIQKA

ABSTRACT Indonesia has imported and exported goods to other nations, including the European Union. The EU’s growing partnership with Indonesia is based on trade and economic relations. Indonesia and the EU are committed to promoting sustainable economic growth and development. The European Union Deforestation Regulation (EUDR), which comes into force on June 29, 2023, has significant concern in Indonesia due to its strict requirements affecting essential exports such as palm oil, cocoa…

RATIFYING THE WTO AGREEMENT ON FISHERIES SUBSIDIES: THE CHALLENGES AND OPPORT…

Jenny Khalila Firmansyah

Indonesia, sebagai produsen makanan laut terbesar kedua di dunia, menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola subsidi perikanan karena dampaknya terhadap penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUU Fishing), dan penipisan sumber daya laut. Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Subsidi Perikanan (AFS), yang diadopsi pada tahun 2022, berupaya mengatasi masalah ini dengan menghilangkan subsidi yang merugikan. Ag…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAN PEMAKAIAN OBAT YANG TELAH KADALU…

FARHAN SATRIA

ABSTRAK Farhan Satria 2024 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAN PEMAKAIAN OBAT YANG TELAH KADALUWARSA DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56), pp, bibl Dr. Yusri, S.H., M.H Menurut Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 7 huruf b UUPK tentang kewajiban…




    SERVICES DESK