Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

M. Yulian
Alfariz,
2025 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HANDPHONE YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN TEKNIS (Studi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 58) tabl.,bibl.,app.
M. Iqbal, S.H, M.H.
Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi No.36 Tahun 1999 setiap perangkat telekomunikasi handphone harus melalui proses sertifikasi untuk memastikan bahwa perangkat tersebut memenuhi standar teknis dan tidak mengganggu jaringan atau perangkat lain. Tanpa sertifikasi yang sah, ada risiko perangkat tersebut tidak aman, tidak kompatibel dengan jaringan yang ada, atau bahkan berpotensi menimbulkan gangguan dalam sistem komunikasi. Di Kota Banda Aceh, masih banyak beredar handphone yang belum memiliki sertifikasi resmi atau menggunakan sertifikasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Handphone-handphone ini tetap diperjualbelikan dan digunakan oleh masyarakat, meskipun belum melalui uji teknis yang memastikan kelayakan dan keamanannya.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan handphone yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis di Indonesia dan menjelaskan faktor-faktor yang mempersulit dan mempermudah penanggulangan perdagangan handphone yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara mewawancara responden dan informan sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustaan dengan cara kajian literatur dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan handphone yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana termasuk hukuman penjara dan denda. Apabila pelaku tidak mampu mengembalikan kerugian negara, maka hukuman penjara akan dijadikan alternatif dalam pertanggungjawaban pidana. Faktor yang menghambat penanggulangan perdagangan handphone yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah lemahnya pengawasan di perbatasan, keterbatasan sumber daya penegak hukum, serta kurang optimalnya penyuluhan atau sosialisasi terkait persyaratan teknis kepada pelaku usaha.
Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan asosiasi pedagang untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi dan standar teknis handphone yang diperdagangkan di Indonesia dan terkhusus di Kota Banda Aceh.

Tidak Tersedia Deskripsi