Electronic Theses and Dissertation

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak diatur secara tegas mengenai kedudukan saksi mahkota. Saksi mahkota merupakan saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana sehingga diberi sebutan saksi mahkota. Penggunaan saksi mahkota sebenarnya tidak diatur dalam KUHAP akan tetapi dalam kenyataannya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1251/Pid/2020/PT Mdn Hakim menggunakan saksi mahkota dalam pembuktian di persidangan.
Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim tentang penggunaan saksi mahkota dalam memutuskan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1251/Pid/2020/PT Mdn dan analisis putusan hakim Pengadilan Tinggi dalam kaitannya dengan tujuan hukum, yakni nilai keadilan dan nilai kepastian hukum bagi para pihak.
Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, buku, jurnal serta bahan bukum lainnya yang berkaitan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1251/Pid/2020/PT Mdn.
Hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1251/Pid/2020/PT Mdn yang menyatakan terdakwa berslaah menunjukkan bahwa hakim melakukan kekeliuran dan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta yurisprudensi terkait saksi mahkota agar tidak bertentangan dengan asas non self incrimination. Putusan ini tidak mengandung nilai keadilan dikarenakan Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan keringanan untuk Terdakwa sehingga dijatuhi hukuman mati, sebagaiman konsep keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles.
Disarankan kepada Majelis hakim dalam menguji hal-hal yang sama seperti kasus ini untuk lebih memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta yurisprudensi setrtai nilai keadilan bagi para pihak.

In the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010, there is no explicit regulation regarding the position of the crown witness. A crown witness is a witness who comes from or is taken from one of the suspects or other defendants who together committed a criminal act so that they are called crown witnesses. The use of crown witnesses is actually not regulated in the Criminal Procedure Code, but in reality the Medan High Court Decision Number 1251/Pid/2020/PT Mdn Judges use crown witnesses in providing evidence in court. The purpose of writing this case study is to explain the judge's considerations regarding the use of crown witnesses in deciding the Medan High Court Decision Number 1251/Pid/2020/PT Mdn and the analysis of the High Court judge's decision in relation to the objectives of the law, namely the value of justice and the value of legal certainty for the parties. This research is a normative legal research, namely, legal research conducted by analyzing library materials in the form of applicable laws and regulations, jurisprudence, books, journals and other book materials related to the Medan High Court decision Number 1251/Pid/2020/PT Mdn. The results of the research on the Medan High Court decision Number 1251/Pid/2020/PT Mdn which stated that the defendant was guilty showed that the judge made a mistake and error because he did not consider Article 5 Paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which stipulates that Judges are required to explore and understand the legal values ​​and sense of justice that live in society, as well as jurisprudence related to crown witnesses so as not to conflict with the principle of non-self-incrimination. This decision does not contain a value of justice because the Panel of Judges did not provide leniency considerations for the Defendant so that he was sentenced to death, as the concept of justice put forward by Aristotle. It is recommended that the panel of judges in examining the same matters as this case pay more attention to Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and jurisprudence along with the value of justice for the parties.