Electronic Theses and Dissertation

Manusia, yang dimaksud Hak Asasi Manusia (HAM) itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Rakyat aceh selama ini banyak mengalami Pelanggaran HAM masa lalu dan banyak tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban kepada Korban Pelanggaran HAM hingga saat ini belum dilaksanakan dan belum terpenuhinya hak-hak korban HAM dimasa lalu.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah untuk menjamin hak-hak korban, faktor yang menjamin terpenuhinya hak-hak korban, dan penyebab tidak terpenuhinya hak-hak korban.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum kepustakaan dan lapangan yang menggunakan bahan hukum berupa perundang-undangan dan fakta hukum yang terjadi di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pemerintah untuk menjamin hak-hak korban yaitu dengan memperbaiki sistem hukum dan memastikan bahwa kasus pelanggaran HAM tidak terjadi lagi di masa depan. Faktor yang menjamin terpenuhinya hak-hak korban diantaranya, yaitu ditandatanganinya nota kesepahaman Helsinki, melakukan berbagai langkah advokasi ke Pemerintah Aceh dan nasional, dibentuk KKR Aceh, dan pembentukan BRA sebagai pelaksana reparasi mendesak. Penyebab tidak terpenuhinya hak-hak korban HAM di Aceh dikarenakan belum selesainya upaya pengungkapan kebenaran atas korban pelanggaran HAM di Aceh.
Disarankan kepada Pemerintah memperbaiki sistem hukum dalam hal memberikan kepastian hukum terhadap penegakan kasus pelanggaran HAM. Pemerintah memberikan dukungan berkelanjutan bagi KKR Aceh dalam melaksanakan kebijakan untuk pemenuhan hak korban termasuk dukungan secara kelembagaan. KKR Aceh untuk mengambil keterangan terkait kebenaran pelanggaran HAM dari para penyintas pelanggaran HAM di masa lalu.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Dampak Pelanggaran, Hak Asasi Manusia, Aceh.

Based on Article 1, number 1 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights, Human Rights (HAM) are defined as a set of rights inherent in the nature and existence of humans as creatures of the Almighty God and are His blessings, which must be respected, upheld, and protected by the state, law, government, and every individual for the sake of the honor and protection of human dignity. The people of Aceh have long experienced past human rights violations, and many aspects regarding the determination of reparations for victims and the urgent restoration of victims' rights have not yet been implemented, leaving the human rights victims' rights unfulfilled. This research aims to explain the government's policy to guarantee victims' rights, the factors that ensure the fulfillment of victims' rights, and the causes for the non-fulfillment of those rights. The research method used is empirical juridical research, which is a combination of legal research through literature and field studies, utilizing legal materials such as legislation and factual occurrences in the field. The research results show that the government's policy to guarantee victims' rights involves improving the legal system and ensuring that human rights violations do not recur in the future. Factors that guarantee the fulfillment of victims' rights include the signing of the Helsinki Memorandum of Understanding, various advocacy efforts directed at the Aceh and national governments, the establishment of the Aceh Truth and Reconciliation Commission (KKR Aceh), and the creation of the Aceh Reintegration Agency (BRA) as the implementer of urgent reparations. The reasons for the non-fulfillment of human rights victims' rights in Aceh include the incomplete efforts to uncover the truth about human rights violations in Aceh. It is recommended that the government improve the legal system in order to provide legal certainty regarding the enforcement of human rights violation cases. The government should provide ongoing support for the KKR Aceh in implementing policies to fulfill victims' rights, including institutional support. The KKR Aceh should also take statements related to the truth about past human rights violations from the survivors.