Electronic Theses and Dissertation

Pengeroyokan adalah penganiayaan atau perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya dilakukan bersama-sama yang mengakibatkan orang yang teraniaya merasa sakit, menderita atau luka. Pelaku tindak pidana pengeroyokan tidak serta merta dijatuhkan pidana atasnya karena adanya kemungkinan unsur membela diri dalam perbuatannya. Unsur membela diri diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang terkandung dalam pasal bahwasanya pembelaan diri harus dalam keadaan terpaksa untuk melindungi dirinya, orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda baik milik sendiri maupun orang lain. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1013 K/PID/2019 Hakim tidak mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan tidak memperhatikan dengan baik unsur pembelaan diri dalam putusan. Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan bagian pertimbangan yang keliru dalam putusan Hakim dan adanya putusan Hakim yang tidak memperhatikan noodweer exces dalam perbuatan Terdakwa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan menganalisis aturan dan norma-norma yang diterapkan dalam menetapkan putusan. Serta menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dinilai kurang tepat, karena Majelis hakim tidak memperhatikan ratio decidendi dalam memutuskan perkara. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim tidak memperhatikan alasan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai bentuk balasan sekaligus pembelaan atas serangan yang dimulai terlebih dahulu oleh korban. Majelis Hakim hanya mengikuti dan menguatkan pendapat Hakim sebelumnya tanpa menjelaskan alasan tidak terpenuhinya unsur pembelaan diri yang berlebihan. Kemudian, analisis mengenai perbuatan yang terdakwa lakukan telah memenuhi unsur-unsur pembelaan diri berlebihan (noodweer exces) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bullying is persecution or arbitrary treatment with torture, oppression and so on carried out together which results in the persecuted person feeling pain, suffering or injury. The perpetrator of the crime of beating is not necessarily imposed criminal punishment on him because of the possibility of self-defense elements in his actions. The element of self-defense is regulated in Article 49 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code as contained in the article that self-defense must be in a state of necessity to protect himself, others, against the honor of decency or property both his own and others. In Supreme Court Decision Number 1013 K/PID/2019 the judge did not consider all legal aspects and did not pay proper attention to the element of self-defense in the decision. The purpose of writing this case study is to explain the wrong part of the consideration in the Judge's decision and the existence of a Judge's decision that does not pay attention to the noodweer exces in the Defendant's actions. This type of research is normative legal research through a statutory approach and a case approach by analyzing the rules and norms applied in determining decisions. As well as examining library materials or secondary data related to the problem being studied. The results of this study indicate that the consideration of the Panel of Judges in imposing punishment on the defendant was considered inappropriate, because the Panel of Judges did not pay attention to the ratio decidendi in deciding the case. This is because the Panel of Judges did not pay attention to the reasons for the criminal act committed by the defendant as a form of retaliation as well as defense for the attack that was started first by the victim. The Panel of Judges only followed and upheld the opinion of the previous Judge without explaining the reason for the non-fulfillment of the element of excessive self-defense. Then, the analysis of the actions committed by the defendant has fulfilled the elements of excessive self-defense (noodweer exces) as stipulated in Article 49 paragraph 2 of the Criminal Code.