Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Balqis Azizi Nazar,
(2024)
PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN
MELALUI PAPAN NAMA PROYEK DALAM
PEKERJAAN KONTRUKSI DI KABUPATEN
PIDIE
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,53), pp., bibl.

(Prof. Dr. Darmawan, S.H, M.Hum)

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
menetapkan prinsip-prinsip dasar di setiap tahap pekerjaan kontruksi, termasuk asas
keterbukaan. Salah satu cara konkret untuk menerapkan asas keterbukaan ini adalah
dengan memasang papan nama proyek. Namun, dalam kenyataannya, terdapat
papan nama proyek tidak dipasang di lokasi pekerjaan konstruksi. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah bagaimana asas keterbukaan diterapkan melalui
pemasangan papan nama proyek di Kabupaten Pidie, hambatan yang dihadapi
dalam penerapannya, serta bagaimana cara mengoptimalkannya.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan asas keterbukaan
melalui pemasangan papan nama proyek dalam pekerjaan kontruksi di Kabupaten
Pidie, mengidentifikasi hambatan serta menjelaskan upaya-upaya yang dapat
dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan asas keterbukaan melalui papan nama
proyek di Kabupaten Pidie.
Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka digunakan metode
penelitian yuridis empiris. Data untuk penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian
kepustakaan serta dari penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara
langsung kepada responden dan informan untuk memperoleh data yang akan
dianalisis dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa di Kabupaten Pidie, Dinas PUPR
menerapkan asas keterbukaan melalui Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
(PCM) dan pemasangan papan nama proyek. Meskipun ada pengawasan yang
dilakukan, masih ada pekerjaan konstruksi yang tidak mematuhi kewajiban
pemasangan papan nama proyek dikarenakan masalah daya tahan papan nama yang
rendah terhadap cuaca, keterbatasan anggaran untuk penggantian papan nama yang
rusak, masalah teknis lapangan lainya, seperti lokasi pemasangan di tanah yang
tidak stabil atau tergenang air serta keterbatasan kewenangan penyedia jasa
konsultansi konstruksi dalam menegakkan kepatuhan. Untuk mengatasi hambatan
ini, upaya yang dapat dilakukan adalah perlu disusun peraturan bupati tentang
papan nama proyek serta digitalisasi informasi untuk memudahkan akses publik.
Disarankan agar Kabupaten Pidie menetapkan peraturan bupati terkait
pemasangan papan nama proyek guna memberikan kepastian hukum serta
memperkuat pengawasan secara ketat. Untuk mengatasi kerusakan papan,
informasi kontruksi sebaiknya disebarkan secara digital agar masyarakat bisa
mengaksesnya secara real-time.
i

Tidak Tersedia Deskripsi