Electronic Theses and Dissertation

HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPAT BANTUAN HUKUM NEGARA
(Studi Kasus Tersangka yang Diancam Hukuman Lebih Dari Lima Tahun)

Muhammad Anshar*
Mohd Din**
Saleh Sjafei***

ABSTRAK

Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana diancam hukuman lima tahun ke atas atau ancaman lima belas tahun atau lebih serta ancaman pidana mati dan bagi mereka yang tidak mampu serta yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.". Menurut pasal ini, penunjukan Penasihat Hukum adalah wajib apabila seorang tersangka atau terdakwa diancam penjara lima Tahun ketas. Ancaman tersebut dirasa merupakan ancaman berat sehingga penting untuk melindungi hak-haknya maka kehadiran Penasihat Hukum adalah penting, guna memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur formal dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat kasus yang tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Oleh sebab itu keabsahan BAP dari penyidikan tersebut batal demi hukum.
Tujuan dari tesis ini adalah untuk menjelaskan apakah tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum mendapatkan kebebasan dasar dalam pemeriksaan oleh penyidik, untuk menjelaskan ketimpangan sosial ekenomi dalam proses pemeriksaan penyidikan untuk mendapatkan bantuan hukum negara dan untuk menganalisis serta menjelaskan konsekuensi hukum proses pemeriksaan tersangka sebelum didampingi oleh penasihat hukum.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian yuridis-empirik, yaitu penelitian dengan melakukan kajian yang komprehensif dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung dilokasi penelitian.
Tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum belum sepenuhnya mendapatkan kebebasan dasar dalam pemeriksaan oleh penyidik, karena jika tidak didampingi oleh penasihat hukum pada proses pemeriksaan penyidikan dapat merugikan tersangka yaitu hal-hal yang meringankan tersangka tidak dimasukkan dalam BAP serta tidak ada pihak yang memastikan jalannya penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku, pada dasarnya tersangka berhak untuk bebas memilih penasihat hukum, tersangka juga berhak menolak penasihat hukum yang ditunjuk oleh penyidik untunk didampingi, tersangka berhak diberitahu dan dijelaskan terlebih dahulu apa yang disangkakan terhadapnya serta tersangka juga berhak untuk diam. Akan tetapi, sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur seorang tersangka dapat memilih penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk mendampinginya. Berbeda dengan tersangka yang memiliki ke-mampuan ekonomi ia akan menggunakan jasa advokat profit yang bukan merupakan advokat yang ditunjuk oleh suatu pejabat yang berwenang. Tersangka belum sepenuhnya bebas dalam pemeriksaan penyidikan hal itu dibuktikan dengan adanya perkara yang diperiksa tanpa kehadiran penasihat hukum akan tetapi hanya tanda tangan BAP saja. Keadaan ini tentunya bertentangan dengan prinsip Miranda Rules, Pasal 56 KUHAP dan Pasal 114 KUHAP bahwasanya terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan pengacara dan hak untuk diam, bebas paksaan untuk mengakui suatu perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya sendiri. Ketimpangan sosial ekonomi dalam proses pemeriksaan penyidikan untuk mendapatkan Bantuan Hukum Negara dibuktikan dengan adanya kasus-kasus hukum yang melibatkan terdakwa dengan posisi ekonomi menengah kebawah yang tidak didampingi oleh penasihat hukum, bahwsanya tersangka yang miskin sudah hukum alam tidak dapat menyewa jasa seorang penasihat hukum, padahal kasus tersebut di ancam dengan lima tahun ke atas, salah satunya adalah kasus seorang tersangka yang disangka melakukan tidak pidana Pasal 306 KUHP dengan tersangka Ridwan Bin Syamaun, tersangka delik ITE Ricky Jonks, dan tersangka tindak pidana korupsi Marahalim bin Jamsyah melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang tidak didampingi oleh penasihat hukum, serta perbandingan yang dialami oleh tersangka tipikor marahalim dari advokat profit dan advokat penunjukan (prodeo) mendapat perbedaan dalam pelayanan hukum yang diberikan oleh kedua advokat tersebut. Konsekuensi hukum proses pemeriksaan tersangka yang terjadi sebelum didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan yaitu merugikan hak-hak tersangka dikarenakan tidak ada yang mendampingi tersangka saat pemeriksaan sehingga tidak dipertimbangkan hal-hal yang meringankan tersangka didalam BAP serta bertentangan dengan pasal 56 KUHAP, sehingga BAP penyidikan dan dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena tuntutan peuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di damping oleh penasihat hukum.
Disarankan penyidik dalam melakukan pemeriksaan mengedepankan prinsip Miranda Rules, asas persamaan didepan hukum terhadap seseorang tersangka, disarankan kepada advokat untuk tidak melihat faktor ekonomi dari seorang tersangka yang merupakan klien, advokat hendaknya memaksimalkan bantuan hukum cuma-cuma agar tercapaianya keadilan,kepastian dan kemanfaatan dalam proses peradilan dan menyarankan kepada seluruh Aparat Penegak Hukum, dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan Hakim untuk memastikan seorang tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasihat hukum karena telah dijamin oleh undang-undang.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Penasihat Hukum, Keadilan

THE RIGHT OF THE SUSPECT TO OBTAIN STATE LEGAL AID (Case Study of Suspect Who was Threatened with a Sentence of More Than Five Years) Muhammad Anshar* Mohd Din** Saleh Sjafei*** ABSTRACT A suspect or defendant who commits a crime is threatened with a sentence of five years or more or a threat of fifteen years or more and the threat of the death penalty and for those who are unable and do not have their own Legal Counsel, then the relevant officials at all levels of examination in the trial process are required to appoint legal counsel for them." According to this article, the appointment of a Legal Counsel is mandatory if a suspect or defendant is threatened with imprisonment of five years or more. The threat is considered a serious threat so that it is important to protect their rights, so the presence of a Legal Counsel is important, to ensure that the examination process runs according to formal procedures in the criminal justice system. However, in practice there are cases where the suspect is not accompanied by a legal counsel. Therefore, the validity of the BAP from the investigation is null and void. The purpose of this thesis is to explain whether suspects who are not accompanied by legal counsel get basic freedoms in examination by investigators, to explain the socio-economic inequality in the examination process of the investigation to obtain state legal assistance and to analyze and explain the legal consequences of the suspect's examination process before being accompanied by a legal counsel. The method used in this study is the juridical-empirical research method, namely research by conducting a comprehensive study by conducting direct observations and interviews at the research location. The approach is carried out qualitatively, emphasizing the observation of phenomena and examining more into the substance of the meaning of the phenomenon. The suspect has not fully obtained basic freedom in the examination by the investigator, basically the suspect has the right to freely choose legal counsel, the suspect also has the right to reject the legal counsel appointed by the investigator to be accompanied, the suspect has the right to be informed and explained in advance what is suspected of him and the suspect also has the right to remain silent. However, so far there has been no regulation that regulates a suspect can choose a legal counsel appointed by an authorized official to accompany him. Unlike suspects who have economic ability he will use the services of a profit advocate who is not an advocate appointed by an authorized official. The suspect is not yet fully free in the investigation examination, this is proven by the existence of a case that was examined without the presence of a legal advisor but only the signature of the BAP. This situation is certainly contrary to the principle of Miranda Rules, Article 56 of the Criminal Procedure Code and Article 114 of the Criminal Procedure Code that the defendant has the right to obtain a lawyer and the right to remain silent, free from coercion to admit a criminal act that is suspected of being committed by himself. Socio-economic inequality in the investigation examination process to obtain State Legal Aid is proven by the existence of legal cases involving defendants with lower middle economic positions who are not accompanied by legal counsel, that poor suspects are already natural law cannot hire the services of a legal counsel, even though the case is threatened with 5 years and above, one of which is the case of a suspect who is suspected of committing a crime under Article 306 of the Criminal Code with the suspect Ridwan Bin Syamaun, the suspect of the ITE crime Ricky Jonks, and the suspect of the corruption crime Marahalim bin Jamsyah violating Article 2 and Article 3 of Law No. 20 of 2001 concerning Corruption who was not accompanied by legal counsel, as well as the comparison experienced by the corruption suspect Marahalim from a profit advocate and an appointed advocate (prodeo) received a difference in the legal services provided by the two advocates. The legal consequences of the suspect examination process that occurs before being accompanied by a legal advisor at the investigation level are detrimental to the suspect's rights because no one accompanies the suspect during the examination so that mitigating factors for the suspect are not considered in the BAP and are contrary to Article 56 of the Criminal Procedure Code, so that the BAP for investigation and the public prosecutor's indictment are null and void because the public prosecutor's demands cannot be accepted, even though the examination in court is accompanied by a legal advisor. It is recommended that investigators in conducting examinations prioritize the principle of Miranda Rules, the principle of equality before the law for a suspect, it is recommended that advocates do not look at the economic factors of a suspect who is a client, advocates should maximize free legal assistance in order to achieve justice, certainty and benefits in the trial process and advise all Law Enforcement Officers, from the investigation, prosecution, and Judge levels to ensure that a suspect or defendant is accompanied by a legal advisor because it has been guaranteed by law. Keywords: Legal Aid, Legal Counsel, Justice