Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

REKONSTRUKSI HUKUM YANG BERKEADILAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Heru Pranoto1
Adwani12
Rizanizarli3
M. Gaussyah4

Secara filosofis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan diantaranya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahguna dan pecandu Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis
dan sosial namun pada kenyataannya, ketentuan Pasal 54 UU Narkotika tidak dilaksanakan dengan maksimal, hal ini terlihat dari adanya penyalahgunaan narkotika yang menjadi pecandu tidak direhabilitasi namun dijatuhkan sanksi pidana penjara. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan dipenuhi bahkan kelebihan kapasitas (over capacity).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi hukum dalam undang-undang narkotika agar terpenuhinya rasa keadilan terhadap penyalahguna narkotika, mengkaji dan menganalisis penegakan hukum yang belum masksimal dalam penerapan hukum yang berkeadilan dalam tindak pidana narkotika terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan mengkaji praktik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika di era
reformasi dan di beberapa negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), dengan menelaah pemikiran hukum tentang rekonstruksi hukum yang berkeadilan terhadap penyalahguna Narkotika. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, Untuk mendukung akurasi data, dipergunakan pula pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Dalam normative legal research pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan dilengkapi dengan penelitian lapangan. Pengumpulan data lapangan dengan cara mewawancarai para narasumber yang memahami atau terkait dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontruksi hukum yang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika melalui perspektif sebagai korban dengan mengutamakan akses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana amanat dan tujuan UU Narkotika merupakan kontruksi hukum yang ideal dan dicita-citakan. Penegakan hukum yang berkeadilan dalam tindak pidana narkotika terhadap penyalahgunaan narkotika didasarkan pada ketersediaan regulasi yang mengakomodir kepentingan negara dan masyarakat dan menghindari regulasi yang tumpang tindih, tidak sinkron dan disharmonis. Dengan terbentuknya praktik rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika di Indonesia masih ambigu, karena dalam UU Narkotika antara landasan filosofis dan original intens pembuat undangundang tidak berjalan linier dengan norma-norma yang terdapat dalam batang tubuh UU Narkotika.

Disarankan kepada Pemerintah dan DPR RI Perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya disarankan juga kepada Kapolri dan Kepala BNN untuk memperbanyak penyidik baik secara kualitas maupun kuantitas, kemudian mendorong Mahkamah Agung untuk menggunakan hukum acara pidana tersendiri terhadap korban penyalahguna narkotika yang sifatnya hukum acara singkat ataupun cepat, dan mendorong hakim
yang mengadili pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika untuk mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen dibawah kendali BNN, serta keluarga pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika juga ikut berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam proses rehabilitasi medis dan sosial korban penyalahguna narkotika.

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Berkeadilan, Penyalahguna Narkotika.

ABSTRACT EQUITABLE LEGAL RECONSTRUCTION AGAINST NARCOTICS ABUSERS Heru Pranoto1 Adwani12 Rizanizarli3 M. Gaussyah4 Philosophically, Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics has objectives including preventing, protecting and saving the Indonesian nation from Narcotics abuse, and ensuring the regulation of medical and social rehabilitation efforts for Narcotics abusers victims of narcotic abuse and addicts. Narcotics abusers are required to undergo medical and social rehabilitation based on Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, in reality, the provisions of Article 54 of the Narcotics Law are not implemented optimally, this can be seen from the fact that there are still many narcotics abusers who become addicts who are not rehabilitated but are given sanctions. imprisonment. As a result, correctional institutions are filled with even excess capacity This research and study aims to examine and analyze the legal construction in the Narcotics Law which fulfills a sense of justice towards narcotics abusers, examines and analyzes law enforcement which has not been maximal in implementing fair laws in narcotics crimes against narcotics abuse victims and examines medical rehabilitation practices. and social rehabilitation for narcotics abusers in the reform era and in countries around the world. This research is normative legal research, by examining legal thinking regarding fair legal reconstruction for narcotics abusers. The type of approach used is a juridical approach. To support data accuracy, a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach are also used. In normative legal research, data collection is carried out using library research and is complemented by field research. Collecting field data by interviewing sources who understand or are related to the research topic. Data analysis was carried out qualitatively. The research results show that a legal construction that provides legal certainty, benefits and justice for narcotics addicts and narcotics abusers through the perspective of a victim by prioritizing access to medical rehabilitation and social rehabilitation as mandated and aimed at by the Narcotics Law is an ideal and aspired legal construction. Fair law enforcement in narcotics crimes against narcotics abuse is based on the availability of regulations that accommodate the interests of the state and society and avoid overlapping, unsynchronized and disharmonious regulations. And the practice of medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics abusers in Indonesia is still ambiguous, because in the Narcotics Law the philosophical basis and original intent of the law makers does not work linearly with the norms contained in the body of the Narcotics Act. It is recommended that the Government and DPR RI need to revise Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics, then it is also recommended to the National Police Chief and Head of BNN to increase the number of investigators both in quality and quantity, then encourage the Supreme Court to use its own criminal procedural law against victims of abuse. narcotics which are of a short or fast procedural nature, and encourage judges who judge narcotics addicts and narcotics abusers to seriously consider the results of assessments carried out by assessment teams under the control of BNN, as well as families of narcotics addicts and victims of narcotics abuse to also participate and be responsible in medical and social rehabilitation process for victims of narcotics abuse. Keywords: Legal Reconstruction, Justice, Narcotics Abusers.