Electronic Theses and Dissertation

Idealnya, sistem peradilan pidana bertujuan untuk merehabilitasi narapidana dan mencegah tindak kekerasan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Namun, kenyataannya, penganiayaan antar narapidana masih sering terjadi, dan pendekatan yang hanya berfokus pada hukuman terbukti kurang efektif dalam menciptakan perubahan positif. Restorative justice menawarkan pendekatan yang memfokuskan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi. Meski demikian, terdapat permasalahan yang menyangkut tentang mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan antar narapaidana berdasarkan prinsip restorative justice serta masalah kesesuaian prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan antar narapidana terhadap hukum acara pidana.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme restorative justice sebagai penyelesaian dalam tindak pidana penganiayaan antar narapidana yang ada di dalam Lapas, menilai dan menjelaskan kesesuaian penyelesaian tindak pidana penganiayaan antar narapidana yang berdasarkan prinsip restorative justice terhadap hukum acara pidana yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Studi pustaka digunakan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Namun selain itu, bahan hukum sekunder juga digali melalui wawamcara kepada akademisi, kepolisian, dan kejaksaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan antar narapidana berdasarkan restorative justice hanya dapat diberlakukan terhadap tindak pidana penganiayaan ringan saja dan bukan merupakan pengulangan. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan Victim Offender Mediation (VOM) di lingkungan Lapas yang melibatkan pelaku, korban, dan segala pihak. Selanjutnya, KUHAP tidak secara eksplisit menjadikan prinsip restorative justice sebagai bagian dari asas bahkan mekanisme penyelesaian tindak pidana. Akan tetapi, Lembaga penegak hukum membentuk peraturan yang mengandung prinsip restorative justice yang sebenarnya cenderung mengakibatkan ketidaksesuaian dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 3 KUHAP. Meski demikian, peraturan-peraturan tersebut sejatinya telah sejalan dengan semangat pembaruan dan pengembangan hukum acara pidana agar menjadi lebih baik.
Disarankan agar penormaan restorative justice dimasukkan ke dalam KUHAP agar sejalan dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, mekanisme restorative justice akan lebih kokoh kedudukannya dalam upaya mendorong penyelesaian konflik yang lebih berpihak kepada korban.

Ideally, the criminal justice system aims to rehabilitate prisoners and prevent violence within correctional facilities. However, in reality, assaults between inmates still frequently occur, and an approach focused solely on punishment has proven less effective in creating positive change. Restorative justice offers an approach that emphasizes victim recovery, offender accountability, and reconciliation. Nonetheless, there are issues concerning the mechanisms for resolving cases of assault between prisoners based on restorative justice principles, as well as the compatibility of these principles with criminal procedural law. This thesis aims to explain the mechanism of restorative justice as a resolution for cases of assault between inmates within correctional facilities, assess and explain the compatibility of resolving such cases based on restorative justice principles with the criminal procedural law derived from the Criminal Procedure Code. This thesis employs normative legal research methods (juridical normative). Literature study is used as a technique for collecting legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal materials. In addition, secondary legal materials are also gathered through interviews with academics, police, and prosecutors. The research results indicate that the mechanism for resolving cases of assault between inmates based on restorative justice can only be applied to minor assaults and not to repeat offenses. This is done through Victim Offender Mediation (VOM) within correctional facilities, involving the offender, the victim, and all relevant parties. Furthermore, KUHAP does not explicitly incorporate restorative justice principles as part of the foundational principles or mechanisms for resolving criminal cases. However, law enforcement agencies have established regulations containing restorative justice principles, which tend to conflict with the principle of legality outlined in Article 3 of Criminal Procedure Code. Despite this, these regulations are in line with the spirit of reform and development of criminal procedural law towards improvement. It is recommended that the normalization of restorative justice be incorporated into K Criminal Procedure Code to align with the principle of legality in criminal procedural law. Thus, the mechanism of restorative justice will have a stronger position in promoting conflict resolution that is more victim-oriented.