Electronic Theses and Dissertation

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun di Provinsi Aceh perempuan dan anak masih menjadi korban dari tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) dan menghadapi hambatan dalam mendapatkan perlindungan.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (revenge porn), kendala dalam perlindungan perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (revenge porn) dan upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh dalam menangani kasus revenge porn).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Data yang diperlukan berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara kajian literatur dan peraturan perundang- undangan. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara mewawancara responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi perempuan korban pornografi balas dendam di Aceh dilakukan melalui pendekatan dengan seksama yang melibatkan melibatkan UPTD PPA, kepolisian, dan dinas pemberdayaan perempuan yang menyediakan pendampingan hukum, pemulihan fisik dan psikis, serta dukungan sosial. Pendekatan ini mencakup restorative justice, musyawarah adat, dan penegakan hukum untuk memastikan keadilan bagi korban. Kendala utama adalah kepastian hukum dan kompleksitas hukum yang menghambat perlindungan efektif bagi korban, meskipun ada Qanun Aceh, UU, dan komitmen pada CEDAW. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh berupaya mencegah revenge porn melalui edukasi publik, dukungan hukum, kerja sama dengan penegak hukum, serta pemantauan kasus.

Disarankan agar pemerintah dan masyarakat meningkatkan kepastian dan konsistensi hukum, serta implementasi kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi perempuan dari pornografi balas dendam.

Indonesia has had Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection. However, in the province of Aceh, women and children still fall victim to revenge porn crimes and face obstacles in obtaining protection. The purpose of this thesis is to explain the forms of legal protection for women as victims of revenge porn, the challenges in protecting women as victims of revenge porn, and the efforts made by the Provincial Technical Implementation Unit for Women and Children Protection in Aceh in handling revenge porn cases. This research is of an empirical legal nature. The required data consists of secondary data obtained through literature reviews and legal regulations, as well as primary data obtained through field research involving interviews with respondents and informants. Based on the research findings, it is known that legal protection for women victims of revenge porn in Aceh is carried out through a careful approach involving the Women and Children Protection Technical Implementation Unit (UPTD PPA), the police, and the women's empowerment agency, which provide legal assistance, physical and psychological recovery, and social support. This approach includes restorative justice, customary deliberations, and law enforcement to ensure justice for the victims. The main challenges are legal certainty and legal complexity that hinder effective protection for victims, despite the existence of Aceh's regional regulations (Qanun), national laws (UU), and commitments under CEDAW. The Aceh Provincial Women's Empowerment and Child Protection Agency strives to prevent revenge porn through public education, legal support, cooperation with law enforcement, and case monitoring. It is recommended that the government and society enhance legal certainty and consistency, as well as implement more effective policies to protect women from revenge porn.