Electronic Theses and Dissertation

KEKUATAN HUKUM AKTA YANG DIBUAT NOTARIS MELEBIHI JUMLAH YANG WAJAR MENURUT KETENTUAN KODE ETIK NOTARIS

Atifa Ummikalsum
Yanis Rinaldi
Teuku Abdurahman

Abstrak
Pasal 4 angka 16 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015 “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan”, Dewan Kehormatan Pusat membatasi 20 akta perhari bagi Notaris dalam membuat akta yang diatur dalam PDKP INI No.1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta. Namun pada prakteknya masih banyak notaris yang membuat akta melebihi batas kewajaran.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kekuatan hukum akta yang dibuat notaris melebihi batas kewajaran, sanksi terhadap notaris yang membuat akta melebihi jumlah yang wajar serta pengawasan dari Dewan Kehormatan Notaris (DKN) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN).
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Data penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, juga didukung dengan data tambahan dari narasumber.
Berdasarkan hasil penelitian, kekuatan akta notaris yang dibuat melebihi batas kewajaran terbagi tiga: akta autentik, akta dibawah tangan, dan akta dapat dibatalkan, terkait dengan sanksi bagi notaris dapat diterapkan sanksi kode etik, sanksi UUJN, dan tuntutan oleh para pihak berupa ganti kerugian. Fungsi Pengawasan oleh DKN dan MPN Notaris adalah agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan dan notaris bekerja sesuai dengan peraturan yang telah diatur baik itu uujn, kode etik serta aturan lain yang berkaitan dengan jabatan notaris demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.
Disarankan kepada setiap orang yang memangku jabatan notaris dalam membuat akta agar mengikuti segala peraturan yang telah dibuat, baik UUJN maupun Kode etik karena sangat berpengaruh pada kekuatan hukum suatu akta, agar mengenai kekuatan hukum akta dan sanksi terhadap peraturan pembatasan akta dibuat secara jelas dalam peraturan notaris, dan diharapkan DKN dan MPN bekerja sama dalam hal pengawasan, pembinaan dan penegakkan sanksi serta peran masyarakat yang ikut melakukan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya.

THE LEGAL STRENGTH THE DEED MADE BY A NOTARY EXCEEDS THE REASONABLE AMOUNT ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THE NOTARY’S CODE OF ETHICS Atifa Ummikalsum Yanis Rinaldi Teuku Abdurahman Abstract Article 4 point 16 of the 2015 Amendment to the Notary Code of Ethics “Notaries and other persons (as long as the person concerned carries out the position of Notary) are prohibited from making deeds exceeding the reasonable limit, the amount of which is determined by the Honorary Council”, the Central Honorary Council limits 20 deeds per day for Notaries in making deeds regulated in PDKP INI No.1 of 2017 concerning the Reasonable Limit on the Number of Deeds. However, in practice there are still many notaries who make deeds that exceed the reasonable limit. The purpose of this study is to explain the legal force of deeds made by notaries exceeding the reasonable limit, sanctions against notaries who make deeds exceeding a reasonable amount and supervision from the Notary Honor Council (DKN) and the Notary Supervisory Council (MPN). The research method used is normative juridical research, legal research that places the law as a system of norms. Research data is obtained from literature research by analyzing laws and regulations, books, papers and documents related to the issues to be discussed in this study. In addition, it is also supported by additional data from sources. Based on the results of the study, the strength of notarial deeds made in excess of reasonable limits is divided into three: authentic deeds, deeds under the hand, and deeds can be canceled, related to sanctions for notaries can be applied code of ethics sanctions, UUJN sanctions, and demands by the parties in the form of compensation. The function of Supervision by DKN and MPN Notary is so that notaries in carrying out their duties do not deviate from their authority and do not violate regulations and notaries work in accordance with the regulations that have been regulated, be it the UUJN, code of ethics and other rules relating to the office of notary in order to ensure legal protection and legal certainty for parties who need it. It is recommended that everyone who holds the position of notary in making a deed should follow all the regulations that have been made, both the UUJN and the Code of Ethics because it greatly affects the legal force of a deed, so that the legal force of the deed and sanctions against the deed restriction regulations are clearly made in the notary regulations, and it is hoped that the DKN and MPN will work together in terms of supervision, guidance and enforcement of sanctions as well as the role of the public who participate in supervising notaries in carrying out their positions.