Electronic Theses and Dissertation

POSITIVISASI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
Yulfan*
Dr. Sulaiman, S.H., M.H.**
Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.***

ABSTRAK

Formalisasi hukum adat adalah perubahan norma hukum adat yang sebelumnya tidak tertulis atau istilah lainnya adalah positivisasi, dalam lingkup hukum adat juga terjadi proses positivisasi. Namun positivisasi hukum adat akan memunculkan beberapa permasalahan, dikarenakan adanya perbedaan sumber, adat bersumber dari kebiasaan dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat, sedangkan hukum positif bersumber dari peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apakah pengaruh positivisasi hukum dapat mengurangi hakikat dan karakteristik hukum adat Aceh dalam penyelesaian sengketa dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya positivisasi hukum adat Aceh.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, pengaruh positivisasi hukum dalam penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam tiga aspek yaitu aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Kedua, faktor-faktor terjadinya positivisasi hukum adat disebabkan oleh arus modernisasi hukum, perubahan fungsi kepemimpinan gampong dan tumpuan pada kepastian hukum (yuridis dogmatis) sebagai tujuan penyelesaian sengketa, seharusnya positivisasi hukum adat tidak bisa dilakukan karena adanya perbedaan pada interpretasi hukum, prinsip hukum, norma hukum, sumber hukum, asas-asas hukum, prosedur hukum atau cara kerja dan tujuan penyelesaian sengketa antara hukum adat dan hukum positif.
Oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian hukum adat sebagai hukum tidak tertulis agar tidak tergerus oleh arus modernisasi hukum. Perluasan penerapan hukum adat tidak terbatas pada perkara-perkara sederhana semata namun juga perkara-perkara besar yang menyangkut keberadaan masyarakat hukum adat; meliputi hak atas tanah, hak-hak budaya, hak partisipasi, dan hak-hak lainnya yang melekat pada masyarakat adat, pengakuan sistem hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan penguatan lembaga adat

Kata Kunci : Hukum Adat, Positivisasi. Penyelesaian Sengketa

*Mahasiswa
**Ketua Komisi Pembimbing
***Anggota Komisi Pembimbing

POSITIZATION OF CUSTOMARY LAW IN DISPUTE RESOLUTION Yulfan* Dr. Sulaiman, S.H., M.H.** Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.*** ABSTRACT Formalization of customary law is a change in previously unwritten customary law norms or another term is positivization, within the scope of customary law there is also a positivization process. However, the positivization of customary law will give rise to several problems, due to differences in sources, customs originate from habits and traditions that develop in society, while positive law originates from statutory regulations established by the Government. This research aims to find out and explain whether the influence of legal positivization can reduce the essence and characteristics of Acehnese customary law in dispute resolution and to find out and analyze the factors that lead to the positivization of Acehnese customary law. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach. The data sources used come from primary, secondary and tertiary legal materials. The data obtained was then analyzed using qualitative methods. The research results show that. First, the influence of legal positivization in dispute resolution can be seen in three aspects, namely the juridical aspect, the philosophical aspect and the sociological aspect. Second, the factors causing the positivization of customary law are caused by the flow of legal modernization, changes in the function of gampong leadership and the focus on legal certainty (dogmatic juridical) as the goal of resolving disputes. The positivization of customary law should not be carried out because of differences in legal interpretation, legal principles, legal norms, sources of law, legal principles, legal procedures or working methods and objectives of resolving disputes between customary law and positive law. Therefore, it is necessary to purify customary law as unwritten law so that it is not eroded by the current of legal modernization. The expansion of the application of customary law is not limited to simple cases but also to large cases involving the existence of customary law communities; includes land rights, cultural rights, participation rights and other rights inherent in indigenous peoples, recognition of the customary legal system as part of the national legal system and strengthening of customary institutions Keywords: Customary Law, Positivization. Dispute resolution *Student **Head of Supervisory Committee ***Member of Supervisory Committee