Electronic Theses and Dissertation

Banyaknya keuntungan yang didapatkan dari transaksi narkotika, menimbulkan pemikiran pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil dari transaksi narkotika. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkotika mempunyai hubungan yang saling terkait, namun kewenangan instansi terkait seperti Polri dan BNN belum diatur secara jelas dan tegas dalam UU TPPU.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan koordinasi penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika, untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak kejahatan narkotika.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yakni dengan mengkaji keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dalam penerapan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan fakta-fakta serta data guna menjadi sumber dalam kebutuhan identifikasi masalah yang akan membantu dalam penyelesaian masalah yang ada. Jenis pendekatan yang digunakan adalah dengan pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap responden dan informan. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal dan hasil penelitian ilmiah.
Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang belum optimal karena UU TPPU masih memiliki keterbatasan dalam upaya pendeteksian tindak pidana pencucian uang, Kendala yang dihadapai dihadapi Kepolisian Daerah Aceh dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari Kendala Yuridis seperti adanya tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Aceh dalam mengatasi kendala terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari upaya yuridis, seperti: melakukan koordinasi dengan oprasional Polri dan koordinasi dengan lembaga yang tergabung dalam Criminal Justice System (CJS) dan upaya teknis seperti; melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian penyidik dalam melakukukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang, pengoptimalan tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan penyelidikan tindak pidana pencucian uang, mengikuti pendidikan dan Pelatihan terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang, mengikuti pelatihan penyidik dibidang teknologi informasi, dan upaya meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pengajuan anggaran yang memadai.
Dengan melihat permasalahan yang timbul maka perlu disarankan dapat mengadakan koordinasi dan kerjasa secara intensif antara Polri, PPATK, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung guna mengoptimalisasi dan kecepatan penyelesaian penyidikan, disarankan dapat melakukan pembenahan yang berkelanjutan dalam struktural anggota Polri dan agar tersedia perpustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang, dan dapat melakukan penambahan personel pada Ditresnarkoba Polda Aceh dan Polres Jajaran Polda Aceh yang sesuai dengan Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pelaksaan KUHAP

Kata Kunci: Kewenangan, Penyidik, Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Narkotika.

The large profits obtained from narcotics transactions give rise to perpetrators thinking about hiding or disguising the money obtained from narcotics transactions. This indicates that the crime of money laundering and narcotics crimes are interrelated, but the authority of the relevant agencies has not been regulated clearly and firmly in the TPPU Law. This research aims to explain law enforcement coordination in uncovering money laundering crimes originating from the proceeds of narcotics crimes, to explain the obstacles faced by law enforcement officials in uncovering money laundering crimes originating from the proceeds of narcotics crimes and to explain the efforts made law enforcement officers in uncovering criminal acts of money laundering originating from the proceeds of narcotics crimes. This research uses an empirical juridical research method, namely by examining the conditions that actually occur in the field in the application of applicable regulations with the aim of obtaining facts and data to become a source for problem identification needs that will help in resolving existing problems. The type of approach used is primary data collection through interviews with respondents and informants. Meanwhile, secondary data was obtained from literature studies, statutory regulations, journals and scientific research results. Based on the results of this research, law enforcement for the crime of money laundering is not yet optimal because the TPPU law still has limitations in efforts to detect money laundering crimes. The obstacles faced by the Aceh Regional Police in handling cases of the crime of money laundering consist of juridical obstacles such as overlapping authority. The investigation of the crime of money laundering and the efforts made by the Aceh Regional Police to overcome obstacles to the crime of money laundering consist of juridical efforts, such as: coordinating with Polri operations and coordinating with institutions that are members of the Criminal Justice System (CJS) and technical efforts such as; fostering the mental attitude and courage of investigators in carrying out the process of investigating money laundering crimes, optimizing investigators' duties and encouraging motivation and discipline in handling investigations into money laundering crimes, participating in education and training in handling money laundering crimes, participating in investigator training in the field of information technology, and efforts to improve the quality of facilities, infrastructure and adequate budget submissions. By looking at the problems that arise, it is recommended that intensive coordination and cooperation be carried out between the National Police, PPATK, the Attorney General's Office and the Supreme Court in order to optimize and speed up the completion of investigations. statutory regulations, especially the Crime of Money Laundering, and can add personnel to the Aceh Regional Police Narcotics Directorate and the Aceh Police Regional Police in accordance with Article 2A paragraph (1) of Government Regulation Number 58 concerning Implementation of the Criminal Procedure Code Key Words: Authorities, Investigators, Crime of Money Laundering from Narcotics Proceeds.