TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU PENELITIAN DI WI…
ABSTRAK
Muhammad Rifki,
2019
Nursiti, S.H, M.Hum.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN (Suatu
Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian
Resor Pidie)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 50,) pp.,app, tabl, bibl.
Pasal 378 Bab XXV tentang Penipuan, buku ke 2 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana menyebutkan barang siapa dengan maksud hendak
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan
memakai nama palsu atau keadaan palsu,…
PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA…
Penetapan tersangka dalam proses penyidikan diatur pada Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan adanya bukti permulaan yang cukup, hal tersebut dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa minimal dua alat bukti yang sah agar dapat ditetapkan seseorang menjadi tersangka mengenai jangka waktu dan perpanjangan penyidikan di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian terhadap…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…
Penelitian ini bertujuan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di wilayah hukum Polda Aceh telah berjalan, namun belum optimal. Hambatan utama berasal dari faktor internal berupa keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan sifat delik aduan, serta faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya kekeluargaan, dan maraknya peredaran karya bajakan secara digital. Upaya penanggulangan dilakukan melalui peningkatan edukasi hukum, pengua…
TINDAK PIDANA MENGANJURKAN ORANG LAIN MELAKUKAN PEMBUNUHAN (SUATU PENELITIAN …
ABSTRAK
Musriza
2018
Tindak Pidana Menganjurkan Orang Lain
Melakukan Pembunuhan (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Lhokseumawe)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,58),pp.,bibl.,
M. Iqbal, S.H., M.H
Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP
menyebutkan bahwa menentukan seseorang yang menganjurkan orang lain
untuk melakukan suatu perbuatan pidana dimana orang lain tersebut tergerak
untuk memenuhi an…
PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI …
ABSTRAK
Muhammad Kadafi, PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Aceh Besar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
(vi,71),,pp, tabl
IDA KEUMALA JEMPA, S.H., M.H
Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan salah satu teknik dalam metode …
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL OLEH PENYEWA DI WILAYAH HUK…
Proses penyidikan merupakan tahapan penting dalam penegakan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan Pasal 1, Pasal 6, dan Pasal 7 KUHAP menjadi landasan normatif bagi penyidik dalam menangani kasus penggelapan mobil rental, termasuk mencari dan menentukan peristiwa pidana, mengidentifikasi pelaku, serta mengumpulkan alat bukti yang sah. Namun demikian, dalam praktiknya, penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh masih menghadapi berbaga…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (SUATU PENELITIAN DI …
ABSTRAK
Ramza Munfajari,
2024
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 61), pp., tabl., bibl.
Mahfud, S.H., LL.M.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016, Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa…
