Electronic Theses and Dissertation

TUKAR GULING TANAH YANG MENJADI OBJEK PERKARA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2391K/PDT/2013)

Aryadi Hidayat, Suhaimi, dan M. Adli.

ABSTRAK
Telah terjadi perjanjian tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan tanah milik Toko Buku Zikra untuk kepentingan umum. Tetapi tanah yang dijadikan objek tukar guling oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah tanah yang telah memiliki sertifikat oleh pihak lain yaitu Penggugat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 49 ayat (1) bahwa tanah yang dimiliki oleh suatu daerah harus dilakukan pendaftaran dan penerbitan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional.
Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah pertama, untuk menjelaskan dan menganalisa kesesuaian pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Agung Putusan Nomor: 2391K/Pdt/2013 dengan peraturan perundang-undangan; kedua, untuk menjelaskan dan menganalisa proses pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dengan Nomor: 2391K/Pdt/2013 terkait tukar guling tanah objek perkara; dan ketiga, untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum terhadap para pihak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2391K/Pdt/2013.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus yaitu pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2391K/Pdt/2013, dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif yang disajikan secara normatif deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan perkara yang telah terjadi sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sistematis.
Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pertimbangan hakim pada putusan kasasi Nomor 2391K/Pdt/2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; kedua, proses pelaksanaan putusan membutuhkan waktu yang lebih panjang karena putusan tidak dilaksanakan secara sukarela dan sebelum dilakukan pembongkaran bangunan, Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh terlebih dahulu melakukan analisa dan pengukuran terkait objek perkara untuk meminimalisir timbulnya perkara yang lain akibat dari pembongkaran tersebut; ketiga, akibat hukum terhadap pihak Penggugat adalah mendapatkan kembali hak-hak yang sebelumnya telah dikuasai, dan akibat hukum untuk pihak Tergugat adalah pembongkaran bangunan yang kemudian Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan tanah lainnya untuk objek tukar guling sebagai pembangunan Toko Buku Zikra yang baru.
Rekomendasi/saran dari hasil penelitian ini adalah pertama, Pemerintah Kota Banda Aceh ketika melakukan tukar guling tanah harus memperhatikan kepemilikan hak atas tanah dan melakukan pendaftaran sertifikat atas barang milik daerah. Kedua, masyarakat umum seharusnya melakukan pendaftaran terhadap tanah yang telah dihakinya, hal ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta meminimalisir terjadinya perkara seperti pada penelitian tesis ini. Ketiga, Pengadilan Umum di Indonesia seharusnya lebih bisa memberikan pertimbangan secara mendasar terhadap akta yang digunakan untuk mengalihkan hak atas tanah.

Kata kunci: Tukar Menukar Tanah, Pertanahan, Pertimbangan Hakim.

EXCHANGE THE ROLLING OF THE LAND THAT IS THE OBJECT OF THE CASE (Supreme Court Decision Case Study Number: 2391K/PDT/2013) Aryadi Hidayat, Suhaimi, dan M. Adli ABSTRACT There has been a land swap agreement between the Banda Aceh City Government and land owned by Zikra Bookstore for public purposes. However, the land that was used as the object of an exchange by the Banda Aceh City Government was land that had been certified by another party, namely the Plaintiff. As regulated in Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury in Article 49 paragraph (1), land owned by a region must be registered and issued a certificate at the National Land Agency. The aim of the research in this thesis is first, to explain and analyze the suitability of legal considerations by the Judges of the Supreme Court Decision Number: 2391K/Pdt/2013 with statutory regulations; secondly, to explain and analyze the process of implementing the Supreme Court Decision at the Cassation level with Number: 2391K/Pdt/2013 regarding the land swap for the object of the case; and third, to explain and analyze the legal consequences for the parties in the Supreme Court Decision Number: 2391K/Pdt/2013. The method used in this research is a normative juridical research type with a case approach, namely the Supreme Court Cassation Decision Number: 2391K/Pdt/2013, and a statutory approach. Then it is analyzed using qualitative techniques which are presented in a descriptive normative manner, namely by explaining, describing and describing cases that have occurred so as to obtain systematic research results. The results of this research are first, the judge's considerations in the cassation decision Number 2391K/Pdt/2013 are in accordance with statutory regulations; secondly, the decision implementation process takes longer because the decision is not implemented voluntarily and before the building is demolished, the National Land Agency of Banda Aceh City first carries out analysis and measurements related to the object of the case to minimize the emergence of other cases as a result of the demolition; third, the legal consequence for the Plaintiff is to get back the rights that were previously controlled, and the legal consequence for the Defendant is the demolition of the building and then the Banda Aceh City Government gives other land as an exchange object for the construction of a new Zikra Bookstore. Recommendations/suggestions from the results of this research are first, the Banda Aceh City Government when carrying out land swaps must pay attention to ownership of land rights and register certificates for regional property. Second, the general public should register the land they have rights to, this is to provide legal certainty and protection and minimize the occurrence of cases such as those in this thesis research. Third, the General Courts in Indonesia should be able to give more fundamental consideration to deeds used to transfer land rights. Keywords: Land Exchange, Land, Judge's Considerations.