Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN …

Janatul `Afifah

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan serta kepentingan masyarakat yang dilaksanakan dengan memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan infrastruktur dengan tanah sebagai unsur utama, namun keterbatasan tanah negara menyebabkan pemerintah harus berhadapan dengan p…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PEMENUHAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH (ANALISIS TERH…

Sana`Z Al Husna Azni

Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur pemenuhan asas kontradiktur delimitasi pada saat pengukuran bidang tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah. Namun, pengaturan asas kontradiktur delimitasi masih kabur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturaan dan pemenuh…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP PPATS DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH DI KABUPATEN …

Muhammad Zulkarnaen

EFEKTIVITAS PEMBINAAN TERHADAP PPATS DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH DI KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH Muhammad Zulkarnaen Mazwar * Teuku Muttaqin Mansur ** *** ABSTRAK Pembinaan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) merupakan instrumen hukum yang krusial demi menjamin legalitas dan kepastian hukum dalam sistem pendaftaran tanah. Kehadiran PPAT berlatar belakang pejabat struktural pemerintahan menjadi solusi keterbatasan jumlah PPAT, namun kompetensi tekn…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENGGUNAAN ASAS HUKUM DALAM PEMERINTAHAN PADA DAERAH OTONOMI KHUSUS ACEH

Muhammad Reza Maulana

Sebagai sebuah norma hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengandung prinsip dasar asas “lex specialis” karena teritorialnya, sifat dan jenisnya. Tetapi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahnnya juga diklasifikasikan sebagai norma yang bersifat “lex specialis” karena mengatur perihal yang khusus tentang pertambangan, sehingga bagaimana memaknai dan menggunakan asas hukum lex specialis derogat legi genera…

PENERAPAN SANKSI PERDATA KEPADA PELANGGAN AKIBAT WANPRESTASI PADA PERUSAHAAN …

Muhammad Ilham Fauzi

PENERAPAN SANKSI PERDATA KEPADA PELANGGAN AKIBAT WANPRESTASI PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH Muhammad Ilham Fauzi * Teuku Ahmad Yani ** M. Jafar *** ABSTRAK Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy menegaskan bahwa perusahaan didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan air minum secara adil, merata, dan berkesinambungan demi melayani air bersih bagi warga kota Banda Aceh. Dalam hubungan hu…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK ATAS TANAH AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKA…

Rafiqa Nuzula

Sertipikat adalah bukti dari kepemilikan terhadap suatu hak atas tanah sehingga harus dijaga keamanannya. Namun dalam praktiknya sering terjadi kerusakan, kehilangan sertipikat atau masih menggunakan blanko lama. Menyikapi hal tersebut maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertipikat pengganti berdasarkan permohonan dari pemegang hak atas tanah. Tetapi dalam proses penerbitannya masih ditemukan permasalahan misalnya cacat administrasi seperti yang terdapat dalam Putusan PTUN Manado Nomor 40…

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA YANG MENIMBULKAN KETIDAK PASTIAN H…

Munawar Auliasyaputra

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA YANG MENIMBULKAN KETIDAK PASTIAN HUKUM DALAM PEMILIKAN TANAH (Suatu Penelitian Di Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh)

KONSEKUENSI HUKUM JUAL BELI TANAH HAK MILIK ADAT YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI …

Nanda Elsa Safirah

KONSEKUENSI HUKUM JUAL BELI TANAH HAK MILIK ADAT YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI GAMPONG LAMDINGIN Nanda Elsa Safirah  Sulaiman ** Mazwar *** ABSTRAK Indonesia menjamin kepastian hukum atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah menjadi syarat penting untuk memperoleh perlindungan hukum a…

PELAKSANAAN PENETAPAN BATAS-BATAS DAN LUAS TANAH DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT …

Alvin Karanesa

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, maka dalam pelaksanaan penetapan batas-batas dan luas tanah yang diukur harus dihadiri para pihak yang berkepentingan, penerapan ini disebut dengan asas contradictoire delimitatie. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan penetapan batas tidak menerapkan asas contradictoire delimitatie. Saat pengukuran hanya dihadiri oleh Kepala Desa atau wakil pemili…

HARMONISASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN…

Ferdiansyah Putra

HARMONISASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH Ferdiansyah Putra ⁕ Teuku Ahmad Yani⁕⁕ Mahdi Syahbandir⁕⁕⁕ 1 ABSTRAK Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh sekarang berdasarkan Harga Pasaran yang ada dalam Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), dan masyarakat menilai bahwasanya penetapan tersebu…


    SERVICES DESK