Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Ahmad Rizal,
2024
PELAKSANAAN
PEMENUHAN
HAK
NARAPIDANA ATAS UPAH (SUATU PENELITIAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
BANDA ACEH)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,50) ,pp., tabl, bibl.

Dr. Nursiti, S.H., M.Hum.
Pasal 9 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022
tentang Pemasyarakatan dengan jelas mengatakan bahwa narapidana memiliki hak
untuk menerima upah atau premi atas pekerjaan yang dikerjakan di Lembaga
Permasyarakatan. Kenyataannya tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai
pembagian upah kepada para narapidana atas pekerjaan yang dilakukan, sehingga
ketentuan upah yang diberikan kepada narapidana yang bekerja diatur sendiri oleh
Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan tidaklah sesuai dengan Upah Minimum
Regional.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak
narapidana mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya, dan kendala yang
dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dan upaya yang
dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak
narapidana untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.
Skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris yang diperoleh dengan
melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan
menggunakan data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan perundangundangan

yang berlaku. Penelitian lapangan menggunakan data primer yang
diperoleh melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Keseluruhan
data yang diperoleh akan diuraikan secara teratur dan sistematis sehingga akan
diperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keputusan yang diambil
oleh Kalapas Kelas IIA Kota Banda Aceh, maka presentase upah yang didapat oleh
setiap narapidana yang bekerja adalah sebesar 35% dari harga jual barang yang
diproduksinya. Kendala yang dihadapi adalah tidak adanya peraturan perundangan
yang mengatur tentang pemberian upah kepada narapidana secara terperinci,
kesulitan dari pihak pekerja dalam memasarkan hasil produksinya, kurangnya minat
dari narapidana untuk bekerja, dan kurangnya pengetahuan tentang hak menerima
upah dari narapidana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala
tersebut adalah melakukan kesepakatan terkait besaran presentase upah yang
diberikan kepada narapidana yang telah bekerja, mengadakan pameran atas hasil
produksi narapidana, dan mengadakan penyuluhan tentang pentingnya kegiatan di
dalam lapas.
Disarankan kepada pemerintah menetapkan peraturan pelaksanaan yang
mengatur secara terperinci tentang besarnya presentase upah yang berhak diterima
para narapidana yang melakukan pekerjaan. Hal ini akan memudahkan pihak
Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia untuk menentukan besarnya upah
yang berhak diterima oleh Narapidana yang sudah melakukan pekerjaan.

-