Electronic Theses and Dissertation

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERBURUAN DAN PEMBUNUHAN GAJAH SUMATERA DI PROVINSI ACEH

Rahmat*
Mohd Din**
Yanis Rinaldi***

ABSTRAK

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang masih memiliki jumlah populasi gajah sumatera tertinggi di Sumatera. Berdasarkan data terakhir, pada 2020 jumlah gajah di Provinsi Aceh teridentifikasi sebanyak 539 individu, atau dengan kata lain hampir 40 persen gajah yang ada di Sumatera berada di Provinsi Aceh. Jumlah populasi gajah di Aceh juga jauh dari kata aman, hal ini dikarenakan pada tahun 2003 jumlah gajah di Aceh mencapai 800 individu atau mengalami penurunan sebanyak 261 Individu atau 32 persen pada 2020. Perburuan dan Pembunuhan Gajah Sumatera yang terjadi di Provinsi Aceh sangat memperihatinkan dan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa langka di Indonesia khususnya Provinsi Aceh yang notabene mempunyai empat satwa karismatik yaitu Gajah Sumatera. Akibat perburuan liar, satwa langka yang dilindungi jumlahnya saat ini semakin berkurang bahkan cenderung punah. Larangan melakukan perburuan, pembunuhan dan perdagangan satwa langka diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eksosistemnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan perburuan dan pembunuhan gajah sumatera di Provinsi Aceh, Untuk menjelaskan faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem, menemukan konsep ideal terkait upaya perlindungan Gajah Sumatera di Provinsi Aceh .
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, menggunakan Pendekatan Sosiologi Hukum. Dengan sumber data adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data diperoleh dari responden dan informan yang berkaitan langsung dengan lokasi penelitian, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menguaraikan dan menjelaskan guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan perburuan dan pembunuhan Gajah Sumatera di Provinsi Aceh yang memberikan dampak efek jera yaitu penegakan hukum yang mengakomodir pemkembangan kejahatan perburuan satwa liar Gajah Sumatera. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu Faktor hukum atau undang-undang yang dimana dalam undang-undang sanksi pidana yang diberikan masih belum maksimal. Faktor penegak hukum yaitu masih kurang jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani khusus bagian kejahatan perburuan satwa liar. Faktor Sarana dan Prasarana atau Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum yang juga belum memadai, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam pentingnya menjaga ekosistem masyarakat maupun juga pada kebudayaan masyarakat yang tidak memahami pentingnya akan pelestarian Gajah Sumatera. Konsep ideal dalam upaya perlindungan Gajah Sumatera di Provinsi Aceh adalah penegakan hukum yang lebih tegas, perlu dilakukan langkah strategis untuk memperluas dan membentuk Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) melalui pembentukan koridor habitat Gajah Sumatera.
Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk merevisi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (2) yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Ancaman pidana dalam pasal tersebut masih belum maksimal, sehingga masih dirasakan kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga pelaku kembali mengulangi perbuatannya. Disarankan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penegakan hukum, utamanya personil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap satwa liar yang dilindungi, baik itu di kawasan hutan konservasi atau pun di luar kawasan hutan konservasi. Dengan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas, diharapkan pengawasan terhadap keberadaan dan penyebaran satwa liar yang dilindungi dapat dilakukan secara maksimal.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kejahatan Satwa, Gajah Sumatera

*Mahasiswa
**Ketua Komisi Pembimbing
***Anggota Komisi Pembimbing

LAW ENFORCEMENT OF SUMATERA ELEPHANT HUNTING AND KILLING CRIME IN ACEH PROVINCE Rahmat* Mohd Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRACT Aceh is one of the provinces that still has the highest population of Sumatran elephants in Sumatra. Based on the latest data, in 2020 the number of elephants in Aceh Province was identified as 539 individuals, or in other words, almost 40 percent of the elephants in Sumatra were in Aceh Province. The elephant population in Aceh is also far from safe, this is because in 2003 the number of elephants in Aceh reached 800 individuals or decreased by 261 individuals or 32 percent in 2020. The hunting and killing of Sumatran elephants that occurred in Aceh Province is very worrying and has become a a serious threat to the preservation of endangered animals in Indonesia, especially Aceh Province, which incidentally has four charismatic animals, namely the Sumatran Elephant. Due to illegal hunting, the number of protected endangered animals is currently decreasing and even tends to become extinct. The prohibition on hunting, killing and trading in endangered species is regulated in Article 21 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Exosystems. This research aims to explain law enforcement which has a deterrent effect on perpetrators of crimes of poaching and killing Sumatran elephants in Aceh Province, to explain the factors that become obstacles in implementing Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems, to find the concept ideal regarding efforts to protect Sumatran elephants in Aceh Province This research uses empirical juridical legal research methods, using a Legal Sociology Approach. The data source is secondary data in the form of primary and secondary legal materials. Data was obtained from respondents and informants who were directly related to the research location. Data analysis was carried out using a qualitative approach which aims to describe and explain in order to draw conclusions about the main problems raised. Law enforcement regarding criminal acts of hunting and killing of Sumatran Elephants in Aceh Province has had a deterrent effect, namely law enforcement that accommodates the development of crimes involving poaching of Sumatran Elephants. Factors that become obstacles in law enforcement of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems are legal or regulatory factors where the criminal sanctions provided in the law are still not optimal. The law enforcement factor is that there is still a lack of law enforcement personnel who specifically handle the crime of wildlife poaching. Factors such as Facilities and Infrastructure or Facilities that support Law Enforcement are also inadequate, Lack of Community Legal Awareness regarding the importance of protecting the community ecosystem and also Community Culture which does not understand the importance of preserving the Sumatran Elephant. The ideal concept in efforts to protect Sumatran Elephants in Aceh Province is stricter law enforcement, strategic steps need to be taken to expand and form Essential Ecosystem Areas (KEE) through the formation of Sumatran Elephant habitat corridors. It is recommended to revise Law No. 5 of 1990 concerning KSDAE, especially the provisions of Article 40 paragraph (2) of Law No. 5 of 1990 concerning KSDAE, which regulates criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of trafficking in protected wild animals. The criminal threat in this article is still not optimal, so it is still felt that it does not have a deterrent effect on the perpetrator so that the perpetrator repeats his actions again. It is recommended that the government improve the quality and quantity of law enforcement, especially Aceh BKSDA personnel who have the authority to supervise protected wild animals, whether in conservation forest areas or outside conservation forest areas. By increasing quality and quantity, it is hoped that monitoring of the existence and distribution of protected wild animals can be carried out optimally. It is recommended that investigators use the maximum punishment system for Sumatran Elephant wildlife crimes. Keywords: Crime, Animal Crime, Sumatran Elephant *Postgraduate Student of Syiah Kuala Law School **The Head of Supervision Commission ***The Members of Commission