Electronic Theses and Dissertation

Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal melarang penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing membuat perjanjian atau pernyataan yang menyatakan kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas dilakukan atas nama orang lain. Namun dalam praktik di Kota Sabang, Warga Negara Asing melakukan perjanjian nominee dengan Warga Negara Indonesia dengan mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing menguasai Hak Guna Bangunan yang merupakan aset perusahaan.
Tujuan skripsi ini adalah menjelaskan faktor penyebab terjadinya perjanjian nominee untuk menguasai aset perseroan terbatas berupa tanah oleh Warga Negara Asing, akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian nominee terhadap aset Perseroan Terbatas, dan upaya hukum yang dilakukan oleh Warga Negara Asing akibat dari perjanjian nominee.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode purposive sampling (kelayakan) untuk menentukan sampel penelitian. Dalam pelaksanaannya, digunakan dua metode pengumpulan data, yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian nominee terjadi karena faktor kemudahan administratif, menghindari batasan hukum, kurangnya pengetahuan hukum, kepercayaan, kemudahan dalam berbisnis dan keuntungan finansial. Akibat hukum yang terjadi berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan UUPM, perjanjian nominee dapat berdampak pada batalnya pendirian PT melalui penetapan pengadilan, serta PT Sunset Hill Resort Sabang yang melakukan pelanggaran hukum masih diizinkan untuk melanjutkan operasionalnya. Upaya hukum yang ditempuh oleh Warga Negara Asing dalam sengketa tanah adalah PT Sunset Hill Resort Sabang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sabang, putusan pengadilan mengharuskan tanah yang dijual dikembalikan sebagai aset perusahaan.
Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi hukum terkait praktik perjanjian nominee. Selain itu, Warga Negara Asing yang ingin berbisnis di Indonesia untuk memahami aturan dan perundang-undangan. Diperlukan juga peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pelanggaran perjanjian nominee, serta transparansi dan kesadaran di kalangan pelaku bisnis untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

According to Article 1335 of the Civil Code, an agreement cannot conflict with the law. Article 33 paragraph (1) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment prohibits domestic investors and foreign investors from making agreements or statements stating that share ownership in a Limited Liability Company is carried out in the name of another person. However, in practice in Sabang City, foreign citizens enter into nominee agreements with Indonesian citizens by establishing a Limited Liability Company with foreign investment controlling the building use rights which are company assets. The aim of this thesis is to explain the factors that cause a nominee agreement to control limited liability company assets in the form of land by a foreign citizen, the legal consequences resulting from a nominee agreement on the assets of a limited liability company, and the legal efforts taken by a foreign citizen as a result of the nominee agreement. This research is empirical juridical research that uses a purposive sampling (feasibility) method to determine the research sample. In its implementation, two data collection methods were used, namely library research and field research. The results of this research explain that nominee agreements occur due to administrative convenience factors, avoiding legal restrictions, lack of legal knowledge, trust, ease of doing business and financial benefits. The legal consequences that occur based on Article 1320 of the Civil Code and UUPM, the nominee agreement can result in the cancellation of the PT's establishment through a court order, and PT Sunset Hill Resort Sabang which violates the law is still allowed to continue its operations. The legal action taken by foreign citizens in land disputes is that PT Sunset Hill Resort Sabang filed a lawsuit at the Sabang District Court, the court decision required that the land sold be returned as company assets. It is recommended that the government increase public education regarding the legal risks and consequences related to the practice of nominee agreements. Apart from that, foreign citizens who want to do business in Indonesia must understand the rules and regulations. There is also a need to increase compliance with regulations, stronger law enforcement against violations of nominee agreements, as well as transparency and awareness among business people to comply with laws and regulations.