Electronic Theses and Dissertation

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang menjelaskan terkait pertanggungjawaban yang berbunyi: “Surat keputusan pemberian izin memuat syarat-syarat penyelenggaraan dan kewajiban memberi pertanggungan jawab kepada pemberi izin.” Tidak dijelaskan terkait tanggung jawab lembaga filantropi terhadap donatur, hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam aktivitas alokasi dana yang dilakukan oleh lembaga filantropi, sehingga dalam praktiknya dapat menimbukan penyimpangan yang memungkinkan lembaga filantropi melakukan perbuatan melawan hukum.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan sistem penggalangan dana lembaga filantropi, mekanisme penggunaaan dana yang dilakukan oleh lembaga filantropi dan bentuk pertanggungjawaban lembaga filantropi terhadap donatur
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang mengkaji hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Data yang diperoleh menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat pembatasan dalam sistem penggalangan dana yang dapat dilakukan oleh lembaga filantropi sehingga cakupannya tidak maksimal. Terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana yang dilakukan lembaga filantropi sehingga merugikan donatur. Penyimpangan dalam penggunaan dana dapat dituntut secara yuridis melalui berbagai bentuk pertanggungjawaban dari penggalang dana donasi dan donatur mendapatkan pemulihan yang timbul akibat penyalahgunaan donasi.
Lembaga filantropi diharapkan transparan dalam penggunaan dana donasi dan memberikan akses kepada donatur untuk meminta informasi mengenai alokasi dana. Donatur harus aktif dalam dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga filantropi terkait serta melaporkan bila terdapat penyimpangan dalam proses alokasi dana. Pemerintah harus mengembangkan regulasi yang jelas mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana lembaga filantropi terhadap donatur sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Article 5 paragraph (3) of Law Number 9 of 1961 concerning the Collection of Money or Goods explains responsibility, which reads: "The decision letter granting a permit contains the conditions for implementation and the obligation to provide responsibility to the permit giver." It does not explain the responsibilities of philanthropic institutions towards donors, this shows that there is a legal vacuum in the fund allocation activities carried out by philanthropic institutions, so that in practice this can lead to irregularities that allow philanthropic institutions to commit unlawful acts. The purpose of writing this thesis is to explain the fundraising system of philanthropic institutions, the mechanism for using funds carried out by philanthropic institutions and the forms of accountability of philanthropic institutions towards donors. This research uses a juridical-normative method which examines library law by examining library materials or secondary data. The data obtained uses a statutory approach which examines all laws and regulations relating to the legal issues being handled and a conceptual approach which provides an analytical perspective on solving problems in legal research seen from the aspect of the legal concepts behind them. The research results explain that there are restrictions in the fundraising system that can be carried out by philanthropic institutions so that the coverage is not optimal. There are irregularities in the use of funds by philanthropic institutions, which is detrimental to donors. Deviations in the use of funds can be prosecuted judicially through various forms of accountability from donation fundraisers and donors receive recovery arising from misuse of donations. Philanthropic institutions are expected to be transparent in the use of donated funds and provide access to donors to request information regarding fund allocation. Donors must be active in monitoring related philanthropic institutions and reporting any irregularities in the fund allocation process. The government must develop clear regulations regarding accountability for the use of philanthropic institutions' funds towards donors so that they can provide legal certainty.