Electronic Theses and Dissertation

PENERAPAN HAK LANGGEIH DALAM JUAL BELI TANAH DI
KABUPATEN ACEH BARAT

Mutiara Marni*
Darmawan**
Dahlan Ali***
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan dasar hukum bagi penerapan hak langgeih di Aceh sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat Aceh. Tidak hanya itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga menyebutkan bahwa pemerintah Aceh mengakui hak masyarakat adat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Adat Aceh yang memberikan pengakuan formal terhadap lembaga adat dan hak tradisional termasuk hak atas tanah. Salah satunya hak masyarakat adat adalah hak langgeih. Namun, dalam kenyataanya pada saat jual beli tanah di Kabupaten Aceh Barat hak langgeih tersebut sudah tidak sepenuhnya terlaksana.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan hak langgeih dalam jual beli tanah, serta mengkaji dan menganalisis faktor penyebab dan akibat hukum tidak terlaksananya hak langgeih dalam jual beli tanah di Kabupaten Aceh Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan antropologi hukum. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak langgeih dalam jual beli tanah di Kabupaten Aceh Barat masih diterapkan walaupun sudah jarang ditemukan mengingat hak langgeih ini merupakan hukum tidak tertulis, menyebabkan tidak adanya pengaturan yang jelas terhadap kewajiban pelaksanaan hak langgeih. Faktor penyebab tidak terlaksana hak langgeih dalam jual beli tanah antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat yang mengakibatkan sulit untuk memahami maksud dan tujuan hak langgeih, pengaruh dari hukum positif, dan kesepakatan para pihak juga menjadi faktor tidak terlaksananya hak langgeih. Akibat hukum dari tidak terlaksananya Hak langgeih tidak berpengaruh terhadap transaksi jual beli antara penjual dan pembeli namun, apabila ada yang merasa dirugikan akibat jual beli tersebut, yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menggugat agar dilakukan pembatalan atas jual beli tersebut.
Disarankan adanya regulasi di tingkat provinsi untuk sepakat diberlakukan kembali hak langgeih agar memiliki satu keberagaman dan satu visi yang sama, maka hak langgeih ini akan terus ada dan berlaku di Aceh. Diperlukan upaya yang serius oleh setiap elemen adat untuk mengatasi tantangan yang menyebabkan tidak terlaksananya hak langgeih, serta memperkuat kebijakan yang dapat menjadi solusi penting dalam memastikan pelaksanaan hak langgeih tetap efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Barat.
Kata Kunci : Penerapan, Hak Langgeih, Jual Beli Tanah.

APPLICATION OF LANGGEIH RIGHTS IN BUYING AND SELLING LAND IN WEST ACEH DISTRICT Mutiara Marni* Darmawan** Dahlan Ali*** ABSTRACT Law Number 44 of 1999 concerning the Implementation of the Privileges of the Special Region of Aceh Province is the legal basis for the implementation of langgeih rights in Aceh in accordance with the values and culture of the Acehnese people. Not only that, Law Number 11 of 2006 concerning the Aceh Government also states that the Aceh government recognizes the rights of indigenous peoples with the issuance of Law Number 3 of 2013 concerning Aceh Traditional Community Institutions which provides formal recognition of customary institutions and traditional rights including land rights. One of the rights of indigenous peoples is langgeih rights. However, in reality, when buying and selling land in West Aceh Regency, these langgeih rights were no longer fully implemented. This research aims to examine and analyze the implementation of langgeih rights in buying and selling land, as well as the causes and legal consequences of non-exercise of langgeih rights in buying and selling land in West Aceh Regency. The type of research used is empirical juridical, using a legal sociology approach and a legal anthropology approach. The data sources in this research are primary data obtained from field research and secondary data obtained from library research. The results of the research show that the implementation of langgeih rights in buying and selling land in West Aceh Regency is still being implemented, even though it is rarely found considering that langgeih rights are an unwritten law, resulting in the absence of clear regulations regarding the obligations for implementing langgeih rights. Factors that cause langgeih rights not to be implemented in land buying and selling include a lack of public knowledge which makes it difficult to understand the aims and objectives of langgeih rights, the influence of positive law, and the agreement of the parties, which are also factors in not implementing langgeih rights. The legal consequences of not implementing the langgeih right do not affect the sale and purchase transaction between the seller and the buyer, however, if someone feels aggrieved as a result of the sale and purchase, the person who feels aggrieved has the right to sue to cancel the sale and purchase. It is recommended that there be regulations at the provincial level to agree to reintroduce langgeih rights so that they have one diversity and the same vision. Then these langgeih rights will continue to exist and apply in Aceh. Serious efforts are needed by every traditional element to overcome the challenges that cause langgeih rights to not be implemented, as well as strengthening policies that can be an important solution in ensuring that the implementation of langgeih rights remains effective and sustainable in West Aceh Regency. Keywords : Application, Langgeih Rights, Buying And Selling Land.