Electronic Theses and Dissertation

Salah satu fungsi Mukim pada Pasal 4 huruf e Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim (Qanun Aceh Besar tentang Pemerintahan Mukim) yaitu menyelesaikan sengketa adat di Kemukiman. Berdasarkan beberapa kasus sengketa tapal batas gampong di Mukim Siem Aceh Besar terdapat sengketa yang tidak terselesaikan hingga tahun 2023. Hal ini dinilai bahwa mukim belum maksimal melaksanakan tugasnya seperti yang telah ditentukan dalam Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kewenangan mukim dalam penyelesaian sengketa tapal batas gampong di Mukim Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar, model pelaksanaan kewenangan yang digunakan oleh mukim dalam menentukan tapal batas gampong yang menjadi objek persengketaan, dan reposisi peran mukim dalam penyelesaian sengketa tapal batas gampong di Mukim Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mukim selaku lembaga adat memiliki peran dan kewenangan dalam memutus suatu perkara adat yang terjadi di tingkat gampong. Namun, Mukim belum sepenuhnya melaksanakan kewenangan yang telah diberikan melalaui Qanun Aceh Besar tentang Pemerintahan Mukim. Model pelaksanaan kewenangan yang digunakan oleh mukim dalam menentukan tapal batas gampong yang menjadi objek persengketaan dengan cara mediasi dengan para pihak yang bersengketa. Imeum Mukim berperan sebagai mediator dalam penyelesain sengketa tapal batas gampong. Peran Mukim belum sepenuhnya mewujudkan keinginan masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa tapal batas gampong di Kemukiman Siem Aceh Besar, dengan demikian perlu untuk dilakukan reposisi.
Disarankan kepada MAA untuk memberikan pelatihan kepada imeum mukim mengenai kewenangan mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas gampong berdasarkan Qanun Aceh Besar tentang Pemerintahan Mukim. Mukim diharapkan untuk memiliki sertifikat mediator agar dapat menyelesaikan sengketa tapal batas gampong. Perlu dilakukan reposisi peran mukim secara parsial dalam penyelesaian sengketa tapal batas gampong di Kemukiman Siem Aceh Besar.

One of the Mukim's functions in Article 4 of Qanun of the Aceh Besar Number 8 of 2009 concerning the Mukim Government is to resolve customary disputes in Mukim. Based on several cases of border disputes in Mukim Siem Aceh, there is a dispute that has not been resolved until 2023. It is assessed that Mukim has not performed his duties to the fullest extent as stipulated in the Aceh Qur'an concerning the Mukim Government. This research aims to explain the authority of Mukim in the settlement of disputes over the boundaries of the village (Gampong) in Mukim of Siem, Darussalam, District of Aceh Besar, the model of the exercise of authority used by Mukim to determine the border boundary of Gampong which is the object of the dispute, and the reposition of Mukim's role in settling disputes about border disputes in Mukim Siem Darussalam, Aceh Besar district. This is empirical juridical research. Data analysis is carried out with a qualitative approach. Primary data is obtained through field research by interviewing respondents and informants. While secondary data is obtained through library study. The research shows that Mukim as a customary institution has a role and authority in disrupting a custom that happens at the level of the gampong. However, Mukim has not fully implemented the authority that has been granted through the Aceh Besar Local Law (Qanun) by the Government of Mukim. The model of the exercise of authority used by Mukim in determining the boundaries of the gampong which is the object of the dispute through mediation with the parties to the dispute. Imeum Mukim served as a mediator in the settlement of disputes over the borders of the gampong. The role of Mukim has not fully realized the wishes of the people in terms of settling the dispute over the border of the Gampong in the Siem Aceh Besar Settlement, therefore it is necessary to carry out the repositions. It is recommended that Mukim is advised to exercise his authority under what has been stipulated in the Aceh Besar Local Law Number 8 of 2009 on the Government of Mukim. Mukim hopes to be able to resolve the dispute over the gampong boundary that has not been completed in the Siem Aceh Besar Settlement. It is necessary to re-establish the role of Mukim in resolving the dispute over the border of the gampong in the Siem Aceh Besar dispute settlement.