Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN NOMOR 98/PID.B/2020/PN TTN TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN
Pengarang
PUTRI AYU MEI BUNGA - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nurhafifah - 197710092003122001 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
2003101010234
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2024
Bahasa
Indonesia
No Classification
347.07
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan Nomor 98/Pid.B/2020/Pn Ttn terdakwa Ismail Saputra Bin Zainun Ar melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, akan tetapi dalam proses pengambilan uang tersebut disertai dengan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi bahwa kasus ini merupakan tindak pidana penggelapan 372 (KUHP).
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada, yaitu fakta keterangan saksi, dan juga kronolgi dalam pristiwa tersebut dan tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dan dalam putusan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2020/Pn Ttn belum memenuhi unsur kemanfataan.
Jenis penelitian ini adalah studi kasus yaitu penelitian hukum normatif (Normative Legal Research) yaitu menganalisis melalui bahan bacaan baik studi pustaka, Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal maupun bahan hukum lainnya.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam melihat fakta yang ada dalam kasus ini masih kurang tepat dikarenakan apabila dilihat dari fakta yang ada yaitu keterangan saksi dan kronologi yang memperkuat bahwa perbuatan tersebut termasuk kedalam ranah penggelapan. Selain itu alasan lain ialah tidak ada pemaksaan dan tipu muslihat melainkan siswa-siswi memberikan uang kepada Terdakwa ditambah dengan uang tersebut juga berada dalam kekuasaanya karena Terdakwa merupakan guru tetap dalam organisasi Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) tersebut. Atas dasar tersebut unsur unsur penggelapan terpenuhi. Namun Majelis Hakim memutuskan kasus tersebut adalah tindak pidana penipuan, hal tersebut yang memperlihatkan bahwa hakim tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada dipersidangan sehingga menimbulkan keputusan yang tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan juga keputuan Majelis Hakim tidak memberikan unsur kemanfaatan, dalam artian keputusan tersebut harus juga menimbulkan kebahagiaan baik bagi korban,pelaku dan juga masyarakat lain dari sebuah keputusan yang tepat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan
Saran untuk Majelis Hakim dalam memeriksa sebuah perkara harus memperhatikan fakta-fakta yang ada, baik keterangan saksi, fakta hukum, maupun kronologi dari sebuah pristiwa sehingga Majelis Hakim tepat dalam memilih dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum
Tapak Tuan District Court Decision Number 98/Pid.B/2020/Pn Regarding the defendant Ismail Saputra Bin Zainun Ar committing the crime of fraud under Article 378 of the Criminal Code, however, in the process of taking the money, it was accompanied by facts at trial, namely the witness' statement that this case was a criminal act embezzlement 372 (Criminal Code). The purpose of this research is to analyze that the Panel of Judges did not pay attention to the existing facts, namely the facts of witness statements, and also the chronology of the incident and did not pay attention to the provisions in Article 185 paragraph (6) of the Criminal Procedure Code, and in the decision of the Panel of Judges Number 98/ Pid.B/2020/Pn Ttn has not fulfilled the elements of benefit. This type of research is a case study, namely normative legal research (Normative Legal Research), namely analyzing through reading materials, including literature studies, statutory regulations, books, journals and other legal materials. The results of this research show that the consideration of the Panel of Judges in looking at the facts in this case is still inaccurate because if you look at the existing facts, namely witness statements and chronology, it strengthens that this act falls into the realm of embezzlement. Apart from that, another reason is that there was no coercion or deception, but instead the students gave money to the Defendant, adding that the money was also within his control because the Defendant was a permanent teacher in the United Faithful Heart of Terate (PSHT) organization. On this basis, the elements of embezzlement are fulfilled. However, the Panel of Judges decided that the case was a criminal act of fraud, this shows that the judge did not pay attention to the facts at trial, resulting in a decision that was not in accordance with the Defendant's actions, and also the decision of the Panel of Judges did not provide an element of benefit, in the sense that the decision must be It also creates happiness for both victims, perpetrators and other people in the community from making the right decision according to the actions committed Suggestions for the Panel of Judges in examining a case must pay attention to the existing facts, both witness statements, legal facts, and the chronology of an event so that the Panel of Judges is correct in choosing the indictment given by the Public Prosecutor
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN NOMOR 98/PID.B/2020/PN TTN TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN (PUTRI AYU MEI BUNGA, 2024)
DISPARITAS PEMIDANAAN DITINJAU DARI KEADILAN BERBASIS EKPEDIENSI PADA PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Dian Alifya, 2022)
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 447/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN (Rahmat Fadli, 2015)
TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN (Nanda Maqhfirah, 2023)
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARTAPURA NOMOR 307/PID.B/2020/PN MTP TENTANG TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL YANG BERMUATAN PORNOGRAFI (Rifki Subahansyah, 2022)