Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 10/PID.SUS-T…

RIDEA OKTAVIA

Pengurangan vonis pidana Pinangki dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 4 (empat) tahun penjara dalam perkara tindak pidana korupsi menuai kritik dari berbagai lapisan masyarakat, sebab Pinangki selaku aparat penegak hukum terbukti melakukan tindak pidana korupsi (suap), tindak pidana pencucian uang, dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini akan menganalisis apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tepat dijadikan alasan untuk men…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR 30/PID.SUS/2023/P…

MARDHATILLAH

Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Jth merupakan perkara tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan terdakwa berupa pemukulan yang mengakibatkan luka pada anak korban telah memenuhi unsur tindak pidana, namun pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dinilai relatif ringan sehingga belum sepenuhnya mence…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN NOMOR 98/PID.B/2020…

PUTRI AYU MEI BUNGA

Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan Nomor 98/Pid.B/2020/Pn Ttn terdakwa Ismail Saputra Bin Zainun Ar melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, akan tetapi dalam proses pengambilan uang tersebut disertai dengan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi bahwa kasus ini merupakan tindak pidana penggelapan 372 (KUHP). Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada, yaitu fakta keterangan saksi, dan juga kronolgi dalam pr…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 292/PDT.G/2016/MS.BNA, TENTANG PEMBATAL…

Nadhifa Hafizdha

Dalam Pasal 1666 KUHPerdata menyatakan. Hibah adalah suatu perjanjian yang mana seorang penghibah, memberi cuma-cuma, barang guna keperluan penerima hibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali, namun dalam keadaan tertentu, hibah dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam pasal 1668 KUHPerdata, menyatakan bahwa pada dasarnya hibah tidak bisa, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Berdasarkan Putusan pengadilan Nomor: 292/Pdt,G/2016/Ms-Bna. Dimana hibah dapat dibatalkan, yang diajukan oleh bapak…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN NOMOR: 5/PID.SUS-ANAK…

ARNEL ARI PUTRA HARAHAP

ABSTRAK ARNEL ARI PUTRA HARAHAP, (2021) M. Iqbal, S.H., M.H. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa identitas Anak, Anak korban, dan Anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menyebutkan bahwa pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir (Ultimum remedium), akan tetapi, ketentuan pasal-pasal tersebut belum terlaksana dalam putusa…

PELAKSANAAN TOLERANSI BERAGAMA DI GAMPONG SANGGABERU SILULUSAN STUDI KASUS P…

SARLIANA SAFNI

Sarliana Safni (2025). Pelaksanaan Toleransi Beragama di Gampong Sanggaberu Silulusan Studi Kasus Pasca Konflik Aceh Singkil. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Rusli Yusuf M.Pd dan Yusrijal Abdar, S.Pd., M.H. Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Toleransi Beragama di Gampong Sanggaberu Silulusan Studi Kasus Pasca Konflik Aceh Singkil”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh konflik keagamaan yang pernah terjadi di Aceh Singkil pada tahun 2015, yang…

  • Fakultas KIP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/202…

Nurul Hasanah

Pasal 60 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”. Dalam putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/Pn.Sglhakim tidak mempertimbangkanLitmasdari Pembimbing Kemasyarakatanyang mengakibatkan putusan batal demi hukum danpenjatuhan sanksi bagi anak belum sesuai dengan tujuan hukum serta hakimmengaba…

PENGARUH SMEAR ZONE TERHADAP PERBAIKAN TANAH LUNAK DENGAN MENGGUNAKAN KOMBINA…

ILMA SYAHFIANI

Jalan tol merupakan infrastrukur yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama guna memaksimalkan supplay chain system. Salah satu jalan tol yang sedang dibangun adalah Jalan Tol Trans Sumatera Seksi Tebing Tinggi-Inderapura mulai dari STA 86 + 250 - STA 106 + 650. Dari hasil penyelidikan tanah menunjukkan bahwa terdapat perlapisan tanah lunak pada kedalaman 3,5 m - 10,5 m dengan nilai N-SPT berkisar 1-8. Kedalaman muka air tanah terdapat pada 3,5 m dibawah muka tanah. Tanah lunak…

PERILAKU PENGEMIS DALAM PERSPEKTIF DRAMATURGI (STUDI KASUS PENGEMIS DI KOTA B…

FITRI YUHANA

Fenomena pengemis adalah masalah sosial yang terjadi di kota-kota besar seperti Kota Banda Aceh. Penyebab adanya pengemis saat ini adalah rasa malas seseorang untuk bekerja serta hanya ingin mendapatkan simpati atau belas kasihan orang lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku pengemis dari panggung depan dan panggung belakang dalam perspektif teori dramaturgi di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori Erving Goffman (1959). Penelitian kualitatif dengan pendekatan stud…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TENTANG PEMILI…

Akbarul Fajri

ABSTRAK AKBARUL FAJRI, ZAHRATUL IDAMI, S.H., M.Hum. Negera Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin setiap persamaan hak dan keadilan bagi setiap warga negaranya sebagaimana tertulis dalam Pasal 28D (1) UUD 1945, yang bunyinya “setiap warga Negara memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum”. Namun cita-cita keadilan dan …




    SERVICES DESK